RUANGPOLITIK.COM – Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Hendry Munief menginstruksikan semua fraksi di kabupaten/kota menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Munief meyakini bahwa kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga seluruh kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga BBM bisa dipastikan akan diikuti oleh kenaikan seluruh bahan kebutuhan pokok dan segala sesuatu yang mengikutinya,” katanya, Rabu (7/9/2022).
Munief mengatakan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM melalui bantuan langsung tunai (BLT) sangat tidak mendidik dan membantu masyarakat.
Berita Terkait:
Harga BBM Naik, Ketua DPR Disindir Kalimat Tajam, Puan Dulu Nangis dan Sekarang Tidak
Massa Aksi Demo Kenaikan BBM Sindir Puan Tak Nangis, PDIP: Kondisi Sekarang Berbeda
Mensos: BLT BBM Akan Diantar ke Rumah jika Penerima Tak Bisa ke Kantor Pos
Imbas Kenaikan BBM, Taksi Online dan Angkutan Umum Naikkan Tarif 30 Persen
“Pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM sangat tidak etis dan membantu masyarakat karena tidak mendidik sama sekali,” lanjutnya.
Munief mendesak Presiden Jokowi agar sesegera mungkin mencabut kebijakan kenaikan harga BBM agar masyarakat tidak semakin terbebani.
“Dalam kesempatan ini, saya meminta agar Presiden Jokowi segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM ini agar masyarakat jangan semakin terbebani,” katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan ada tiga jenis BBM Bersubsidi yang mengalami penyesuaian, di antaranya adalah pertalite, pertamax, dan solar.
Harga solar diputuskan naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter.
Kemudian untuk harga pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Lalu BBM jenis pertalite naik menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp7.650 per liter.
“(Harga) ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, berlaku pada pukul 14.30 WIB,” katanya.(FSL)
Editor: Zulfa Simatur
(RuPol)
