RUANGPOLITIK.COM-Pengamat Politik Saiful Mujani menyebutkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapat meningkatkan perolehan suara dengan cara menjalin komunikasi intens dan kedekatan kepada Nahdlatul Ulama (NU).
“NU adalah ceruk alamiah PKB. Jangan lari ke mana-mana, anda sendiri (PKB) sudah punya kebun yang luas (NU), tinggal dimaksimalkan,” papar Saiful Mujani dalam Channel YouTubenya, Jumat (12/8/22).
Lebih lanjut, Saiful Mujani memandang pkb tetap harus mempertimbangkan partisipasi dan aspirasi politik NU. Ia juga menyebutkan bahwa pkb dan NU memiliki hubungan yang khusus.
“pkb juga perlu mempertimbangkan suara dan aspirasi politik Nahdlatul Ulama. Kita tidak bisa membayangkan pkb tanpa NU,” lanjutnya.
Menurut Saiful Mujani, manifestasi politik NU bisa dalam bentuk banyak partai atau orang NU bisa ada di pelbagai partai, salah satunya PKB. Tetapi tidak sebaliknya, bahwa orang pkb bisa ada di pelbagai Ormas lain.
Berita Terkait:
Partai Gerindra Sambut Kehadiran Tokoh PKB di Rapimnas Sentul
Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB, Syaiful Huda: Bakal Dihadiri Ribuan Kader
Simbiosis Mutualisme Gerindra dan PKB
Koalisi Gerindra-PKB, Pengamat: Posisi Cawapres Belum Tentu Muhaimin
Hingga saat ini, Saiful Mujani belum mendengar adanya tanggapan atau pendapat para tokoh NU mengenai rencana koalisi antara pkb dan Gerindra.
Di sisi lain, berdasarkan hasil survei SMRC pada bulan Mei, menemukan bahwa ada 9,7 persen publik Indonesia mengaku sebagai anggota aktif NU, 18,1 persen mengaku anggota NU tapi tidak aktif.
Artinya, ada sekitar 27,8 persen publik yang mengaku sebagai anggota NU. Jumlah ini jauh lebih besar dari pemilih pkb yang hanya 9 sampai 10 persen.
Di antara anggota NU yang aktif, ada 17,4 persen memilih PKB. Sedangkan anggota NU yang tidak aktif, ada 16,7 persen yang memilih pkb dan menyatakan bukan anggota NU, hanya 2,3 persen yang memilih PKB.
“Ini artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara pkb dengan NU,” simpulnya.
Saiful menegaskan bahwa NU secara resmi memang tidak berpolitik, tapi politik organisasi ini dilakukan tanpa lembaga, seperti yang dipraktikkan Wakil Presiden saat ini, Ma’ruf Amin, Hasyim Muzadi, atau Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid.
“Walaupun secara lembaga NU tidak berpolitik, tapi politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang NU,” tutup Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
