RUANGPOLITIK. COM-Video anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia memarahi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), dalam rapat di ‘Senayan’ viral. Ini sosok Riezky Aprilia.
Berdasarkan data di situs resmi DPR seperti dilihat detikcom pada Senin (4/7/2022), Riezky Aprilia merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I. Riezky tercatat sebagai anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Riezky menuntaskan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) hingga SMA di Palembang, Sumsel. Dia lalu meneruskan jenjang pendidikan S1 di STHB Bandung, Jawa Barat, dan S2 di Universitas Padjajaran.
Legislator yang lahir di Kota Palembang, 18 April 1982, itu juga pernah berkecimpung di organisasi kepemudaan, yakni KNPI. Riezky sempat masuk jajaran DPD KNPI Jawa Barat periode 2007-2010.
Sosok Riezky hari ini menjadi perbincangan di Twitter setelah potongan videonya memarahi pejabat Kementan, dalam rapat Komisi IV DPR dengan pejabat eselon 1 Kementan pada 8 Juni 2022 viral.
Berita Terkait:
Menteri Pertanian Absen Rapat, DPR Kecewa Terhadap Sekjen Mentan RI
IDI Penuhi Undangan Rapat dengan Komisi IX DPR
Komisioner KPU Baru Gelar Rapat Perdana dengan DPR, Bahas 4 Isu Krusial
Viral Pejabat Kementan Dimarahi Anggota DPR, Riezky Aprilia: Kalau Nggak Sanggup Mundur Aja!
Dalam video asli yang dilihat RuPol di YouTube resmi Komisi IV DPR, Riezky menyebut Kementan sudah diminta untuk segera mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan meluas. Namun, menurutnya, permintaan itu diabaikan. Bahkan, dia juga mengungkit kunjungan kerja pejabat Kementan ke Brasil dalam rangka mencari vaksin untuk hewan yang terjangkit PMK.
Karena alasan itulah Riezky marah ke pejabat Kementan. Dia heran bagaimana caranya agar pejabat Kementan mau menjalankan rekomendasi anggota Komisi IV DPR. Saat itulah Riezky menyebut ‘masak mesti diinjak’.
“Saya itu udah capek, makanya saya datang terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera itu bebal. Kita di sini mau memperbaiki, Pak, sama-sama, kita mitra, diomongin baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masak mesti diinjek,” kata Riezky seperti dalam video yang diposting di kanal YouTube resmi Komisi IV DPR.
Terpisah, Riezky dimintai konfirmasi soal tindakannya memarahi pejabat Kementan. Menurutnya, Kementan tak pernah memberikan data terkait area tanam dalam program food estate. Atas dasar itu pula dia pesimistis Kementan bisa mencegah wabah PMK meluas.
“Tentang pernyataan saya mengenai mitra, karena hal yang paling mendasar dan sepertinya yang paling mahal di Indonesia ini adalah data. Dari tahun pertama rapat dan tugas DPR yang salah satu fungsinya mengawasi, selalu diminta data yang hingga saat ini tidak pernah diberikan,” kata Riezky saat dimintai konfirmasi, Senin (4/7/2022).
“Areal tanam saja tidak ada, apalagi data hewan ternak untuk diobati. Jadi, sekian banyak hal ini yang membuat saya hampir setiap rapat ngomel atau bahkan marah. Saya berbicara berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan,” imbuhnya.
Riezky juga mempertanyakan keseriusan Kementan dalam menjadikan Indonesia berdaulat pangan. Menurut Riezky, perlu dipertanyakan juga sejauh mana pemahaman Mentan tentang berdaulat pangan.
“Program pemerintah adalah kedaulatan pangan sepertinya harus ditanya dulu pemahaman para pembantu Presiden ini. Apa yang dimaksud dengan ‘Berdaulat pangan’?” katanya.
Selain itu, Riezky memberikan poin-poin tentang program Kementan yang dipersoalkan dalam rapat pada 8 Juni itu.
Berikut poin-poin yang dipersoalkan Riezky Aprilia ke Kementan:
- Rapat tersebut tujuannya membahas RKA/RKP 2023, di mana seharusnya ada Rincian Output (RO) dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan supaya kita bisa memahami program sesuai kebutuhan negara dalam sektor pertanian di 2023. Dengan kata lain agar programnya sustain.
- Kondisi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sudah di dalam tahap yang harus segera diambil langkah, di mana beberapa waktu lalu kami diinfokan bahwa Kementan sudah ke Brasil dalam rangka mencari vaksinasi (terkonfirmasi di rapat melalui penjelasan Dirjen PKH). Sedangkan pada awal PMK merebak kita sudah mengingatkan untuk segera mengantisipasi yang sudah terjangkit dan mencegah yang belum agar tidak meluas.
- Rapat sebelumnya kami sudah meminta agar menyerahkan data evaluasi program Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) yang dijalankan oleh Kementan dari 2021 dan 2022, tujuannya adalah agar menjadi parameter antara program yang dijalankan dan hasil produksi dari program tersebut apakah tercapai targetnya atau tidak. Karena, berdasarkan IHPS II 2021 terdapat temuan pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Food Estate. Salah satu contoh anggaran yang kita minta penjelasan di salah satu Direktorat Jenderal sebesar Rp 800 M itu output-nya apa.
- Saya secara pribadi, dari awal memang mempertanyakan program ini karena penentuan locus (lokasi) tidak melalui feasibility study dan tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terkhusus mengenai Kawasan Sentra Produksi Pangan.
- Apabila di Kementerian Pertanian serius dan sigap dalam mengantisipasi dan mencegah PMK dengan membongkar anggaran yang masih bisa digeser, langkah konkret dan roadmap-nya jelas, maka tidak akan hampir seluruh wilayah sudah terpapar hari ini. Mungkin ini juga kenapa muncul Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis kewilayahan dengan melibatkan BNPB. (BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
