RUANGPOLITIK.COM-Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pihaknya dan elemen organisasi pendukung akan merayakan peringatan May Day dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor KPU.
Said Iqbal mengungkapkan tiga alasan pihaknya memilih kantor KPU sebagai lokasi unjuk rasa pada 1 Mei 2022.
“Untuk memastikan pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan pemilihan umum, baik Pileg maupun Pilpres 2024,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (29/4/2022).
Said Iqbal menegaskan bahwa buruh sudah memiliki kesadaran politik, sehingga momentum Pemilu 2024 sangat penting. Pasalnya, undang-undang merupakan produk politik yang dibahas oleh Presiden dan DPR selama ini ternyata telah banyak merugikan buruh.
Berita Terkait:
Pimpinan DPR RI Temui Perwakilan Mahasiswa dan Buruh
Buruh: Apa Presiden Berani Pecat Menteri-menteri yang Bermain?
Buruh Demo Protes Aturan JHT, Polisi dan Barracuda Siaga
Tuntut UU Ciptaker, Partai Buruh Demo di Depan Gedung DPR RI
“Terbaru adalah lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi bahkan mengeksploitasi kaum buruh. Omnibus law menyebabkan tidak ada kenaikan upah, PHK semakin mudah, jam kerja yang fleksibel, hingga outsourcing bebas digunakan di semua lini pekerjaan,” kata Said.
Berikutnya, terselenggaranya pemilu tidak sekadar rutinitas untuk memilih presiden dan DPR. Bagi Partai dan Serikat Buruh, tuturnya, pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil.
“Pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis. Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” tegasnya.
Pertimbangan lainnya, menurut Said, buruh menolak politik uang. Dia menegaskan Partai Buruh tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih partainya. Sebab, hal itu bukan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat.
“Buruh meminta tidak ada money politic. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi yang tegas. Kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang didiskualifikasi. Pemilu yang curang dengan menggunakan politik uang, yang dihasilkan pasti produk curang yang merugikan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Setelah aksi di kantor KPU, sebagian peserta aksi akan melakukan aksi di seputaran Bundaran HI dengan membawa dua tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok dan tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Menurut Said Iqbal, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal. Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil. Dia mengatakan mafia harus dihukum, tetapi petani sawit kecil terpukul dengan adanya larangan CPO, karena harganya menjadi jatuh. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
