RUANGPOLITIK.COM-Gunung Anak Krakatau yang terletak di Perairan Selat Sunda perbatasan Lampung dan Provinsi Banten, naik status dari waspada (level II) menjadi siaga (level III).
Dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi, terkait status Gunung Anak Krakatau ini, Pemprov Banten sudah melakukan kesiapsiagaan sejak dini untuk menanggulangi bencana.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, Nana Suryana.
Dikatakan Nana Suryana, kesiapsiagaan tersebut seperti pengaktifan kembali alat Early Warning System (EWS) di tiga daerah yang berpotensi terjadi gempa yang dapat menimbulkan tsunami.
Berita Terkait:
Erupsi, Gunung Anak Krakatau Naik Status Dari Waspada ke Siaga
Gunung Anak Krakatau Erupsi Jelang Sahur, Kolom Abu Mencapai 1,5 Km
Ini Sebab Dirut Krakatau Steel Diteriaki ‘Maling Teriak Maling’ di DPR
Dianggap Nantang, Dirut Krakatau Steel Diusir DPR
Diantaranya daerah Pasauran, Kabupaten Serang, serta di Panimbang dan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
“Kondisi sirine dari tiga lokasi, yang berfungsi dua yaitu di Panimbang dan Labuan, yang 1 di Pasauran masih dalam perbaikan oleh BMKG setelah sebelumnya ada yang mencuri bagian dari alat tersebut,” kata Nana Suryana kepada awak media, Rabu (27/4/2022).
Selain itu, BPBD Banten pun telah mendapat izin untuk penggunaan aplikasi EWS yang dimotori oleh BMKG Pusat.
Dikatakan Nana Suryana, aplikasi itu saat ini telah disosialisasikan ke seluruh masyarakat, juga Muspika di tingkat kecamatan yang ada di Provinsi Banten, khususnya daerah-darah yang berpotensi terjadi bencana.
Dijelaskan Nana Suryana, dengan aplikasi yang terpasang di masing-masing smartphone tersebut, dipastikan masyarakat bisa mengetahui potensi bencana apa saja yang akan terjadi.
“Dengan begitu, masyarakat bisa sejak dini mengantisipasi dan melakukan evakuasi mandiri ke tempat-tempat yang aman,” jelasnya.
Akan tetapi, Nana Suryana mengaku, terkait dengan jalur evakuasi dan titik evakuasi masih banyak yang harus diperbaiki.
Dikatakan Nana Suryana, bahwa perbaikan yang dimaksud, lebih kepada kondisi jalur evakuasi yang terbilang rusak dan masih kecil, sehingga sulit dilalui bagi kendaraan roda empat.
Belum lagi bagi warga yang akan melakukan evakuasi tentu jumlahnya akan sangat banyak.
“Jadi jalur evakuasi itu harus lebar dan bagus, supaya warga yang melaluinya bisa dengan mudah tidak berdesak-desakan,” katanya.
Oleh karena itu, dirinya berharap jalur evakuasi bisa terawat, serta selalu dalam kondisi siap digunakan setiap saat.
“Karena pada intinya, pencegahan dan penanggulangan bencana itu merupakan tugas bersama, tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, termasuk peran aktif masyarakat juga,” tutupnya. (BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
