RUANGPOLITIK.COM — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dan Menteri Keuangan negara lainnya serta Gubernur Bank Sentral melakukan aksi walkout saat utusan Rusia menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan G20 yang dipimpin Sri Mulyadi di Washington D.C., pada Rabu (20/4/2022) waktu setempat.
Mengutip laporan Bloomberg, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, selaku pemimpin forum tersebut, mengakui bahwa forum G20 diadakan dalam situasi yang menantang.
“Banyak anggota forum mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai tindakan yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Beberapa perwakilan negara menyatakan keprihatinan tentang konsekuensi ekonomi, dan protes terhadap partisipasi Rusia dapat dimengerti, kata Indrawati.
Namun Sri Mulyani menyatakan bahwa dia yakin perbedaan atas perang tidak akan menghalangi kerja sama G20 atau mencegah kolaborasi untuk mengatasi masalah seperti pandemi global dan perpajakan.
“G20 terus menjadi forum utama bagi kita semua untuk terus berdiskusi dan berbicara tentang semua masalah. Saya pikir kita akan mampu mengatasi tugas-tugas menantang yang kita hadapi hari ini,” katanya saat konferesni pers usai pertemuan, Kamis (21/4/2022).
Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland memposting gambar mereka yang berpartisipasi dalam walkout di akun Twitter-nya, menunjukkan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag di antara mereka yang ambil bagian aksi walkout.
Pertemuan minggu ini adalah yang pertama dari G20 sejak perang Rusia-Ukraina dimulai dan diawasi dengan ketat untuk melihat tanda-tanda bagaimana badan-badan internasional terkemuka dunia menanggapi agresi Rusia. Negara-negara di Kelompok Tujuh yang lebih kecil telah memimpin dalam mengejar sanksi terhadap Rusia dan beberapa telah mengirim senjata ke Ukraina.
Mereka berusaha melibatkan negara-negara lain untuk mengutuk Presiden Vladimir Putin dan membatasi perdagangan dan investasi dengan Moskow, termasuk energi. Tetapi banyak pemerintah di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah, termasuk China dan India, tetap enggan melakukannya.
.
