ruangpolitik.com — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais berpesan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menambah utang lagi.
“Waktu Anda sebagai Presiden tinggal 30 bulan. Cobalah jangan tambah utang lagi dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing,” ucap Amien saat berpidato dalam acara Milad Partai Ummat Ke-1, di Jakarta, Minggu (17/4/2022).
Selain menyinggung soal utang, Amien Rais juga meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, ia menilai, keuangan pemerintah sedang terbatas. “Pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat. Jangan isin (malu) mundur,” ujar mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut
Amien juga meminta Presiden Jokowi untuk pro terhadap kepentingan masyarakat. Menurutnya, negara tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Apalagi jika sampai bersinggungan dengan kepentingan asing.
“Mengabdilah kepada kepentingan rakyat Indonesia sendiri.
Bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi meladeni kepentingan asing,” sambungnya. Ditambahkan Amien, Jokowi juga harus lebih ;agi tegas mengeluarkan pernyataan menolak perpanjangan masa jabatan presiden
“Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, tegas, dan trengginas, bahwa anda secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi,” tutur Amien.
Dealing menghentikan pejabat atau kelompok yang bermain dengan isu penundaan pemilu. Amien juga menyarankan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatannya. Menurutnya masyarakat sudah menilai buruk figur maupun kinerjanya sebagai menteri.
Berita Terkait:
Polda Lampung: Hoaks, Video Cegat Bus Mahasiswa di Bakauheni
Polri Janji Tak Berlebihan Tangani Aksi BEM SI, Pesannya Jaga Prokes
H-1 Aksi BEM SI, Jokowi Rapat dan Nyatakan Pemilu Tetap dan Tak Ada Tiga Periode
Demo Tolak Presiden 3 Periode Merebak
Soal utang negara, berdasarkan data APBN, utang pemerintah Indonesia saat ini, sudah menembus Rp 7.000 triliun di akhir Februari 2022. Namun sejauh ini, pemerintah menyebut posisi utang dalam batas aman, wajar, dan terkendali. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.
“Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia,” ucap Sri Mulyani dalam tayangan YouTube Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Jumat (15/4/2022).
Adapun total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar lebih dari Rp 460 triliun. Untuk tahun 2023 mendatang, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara.
“Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022). (FA).
Editor: Chairul Achir
(RuPol)
