RUANGPOLITIK.COM-Komisi II DPR dan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (13/4/2022) menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menjelaskan, pada rapat kali ini ada empat isu krusial yang akan dibahas bersama pemerintah. Pertama, tentang waktu kampanye, yang mana KPU periode 2017-2022 mengusulkan 120 hari, dari pemerintah 90-100 hari dan DPR sendiri 60-75 hari.
“Mudah-mudahan KPU masih bertahan di 120 hari, tidak naik dan kalau bisa turun masa kampanyenya. Ini kan untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi nantinya. Semakin lama masa kampanye, konflik itu akan bisa muncul,” kata Junimart, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/04/2022).
Berita Terkait:
KPU Sebut Ada 75 Parpol yang bisa Daftar Pemilu di 2024
Usai Rapat Pleno, Hasyim Asy’ari Terpilih Jadi Ketua KPU 2022-2027
DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Anggota KPU-Bawaslu RI Periode 2022-2027
Taat Konstitusi dan Konsisten, KPU Siap Gelar Pemilu 2024
Isu kedua menyangkut anggaran, DPR RI ingin KPU efisiensi anggaran dilakukan secara mantap. Sebab saat ini, masih dalam masa pandemi dan sedang melakukan pemulihan ekonomi.
Isu ketiga, terkait digitalisasi dalam rangka mengefisiensi waktu pelaksanaan pemilu. Dan isu terakhir, tentang peradilan sengketa pemilu.
Menurut Junimart, selama ini peradilan sengketa pemilu menjadi penghambat dalam percepatan selesainya pemilu atau pilkada.
“Kita mau supaya ini betul-betul diperketat tidak memakai prinsip setiap pengajuan diperiksa, kita mau nanti final binding. Kalau sudah putus, ya sudah tidak boleh lagi masuk perkara kedua,” paparnya.
“Ini yang penting yang harus kami dapatkan dari komisioner KPU yang baru, kita tunggu saja,” tambah Junimart.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, bahwa DPR RI membuka peluang untuk melakukan rapat pada masa reses nanti. Hal itu guna pendalaman dan mencari solusi.
“Kita bisa berdiskusi mencari solusi tetapi keputusan tetap pada masa sidang. Ini akan kita lakukan supaya bisa mencapai target bulan keenam KPU sudah bisa berjalan, Peraturan KPU (PKPU) juga bisa berjalan,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
