RUANGPOLITIK.COM-Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menuding Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai brutus dalam kabinet.
Masinton menyebut Luhut ingin menjerumuskan Presiden Jokowi dengan mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden.
Pengamat Politik Universitas Al-azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai tudingan tersebut sangat bagus untuk menjaga soliditas partai koalisi pemerintah. Sebab, menurutnya apa yang dilakukan Luhut sudah melebihi tanggung jawab dia sebagai Menko Marves.
“Selama ini tugas dan fungsi Luhut sudah menyeleweng Menko Marves menggalang dukungan terkait penundaan pemilu dan sebagainya, itu bukan fungsi dia dan bukan peran dia,” kata Ujang, kepada RuPol, Selasa (12/4/2022).
“Apa yang dikritik oleh PDIP apa yang disampaikan Bang Masinton menurut saya hal yang bagus untuk menjaga kesolidan partai koalisi pemerintah jadi agar solid itu bersama-sama bukan saling menikung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ujang menyebut, kondisi partai koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf saat ini sudah tidak satu suara. Akan tetapi, partai koalisi sepakat untuk menjaga Jokowi hingga akhir masa jabatannya yakni 20 Oktober 2024.
Berita Terkait:
Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning
Luhut Debat Dengan Mahasiswa BEM UI: Siapa Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode
Apresisasi Mahasiswa, Masinton: Lawan Keserakahan Elite Tua Rakus Pembajak Konstitusi!
Keras! Masinton: Tunjuk Batang Hidung Menteri Penghembus 3 Periode
“Dikoalisi pemerintah atau partai pemerintah itu memang sudah main masing-masing, sudah acak-acakan, ya mereka memang sepakat untuk menjaga Jokowi hingga 2024 artinya partai koalisi itu sepakat akan mengamankan dan mengawasi Jokowi sehingga Oktober 2024,” jelasnya.
Namun untuk urusan persainhan politik, kata Ujang, partai koalisi sudah memerankan perannya masing-masing. Termasuk yang dilakukan PDIP melalui pernyataan Masinton.
“Kalau urusan persaingan politik, urusan pemilu baik pilpres maupun pileg mereka sudah main masing-masing, sudah bermanuver masing-masing, tadi salah satu yang dilakukan PDIP termasuk oleh Bang Masinton,” ungkap Ujang.
Meskipun dengan tegas PDIP menolak usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, PDIP tidak akan meninggalkan partai koalisi pemerintahan Jokowi.
Sebab, PDIP juga memegang teguh untuk menjaga Jokowo hingga akhir masa jabatannya sebagai presiden.
“Karena legitimasi Jokowi itu yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu kebetulan yang didukung oleh PDIP dan partai koalisi itu adalah hingga 20 Oktober 2024 jadi setelah lebih dari itu ya tidak lagi,” imbuhnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
