RUANGPOLITIK.COM-Politisi senior PDIP Masinton Pasaribu berulang menyerang Menteri dan Ketua Umum partai koalisi yang mengusulkan penundaan pemilu.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai serangan itu mengindikasikam partai koalisi sudah tidak solid.
“Hal itu terjadi karena kepentingan partai koalisi terkait penundaan pemilu berbeda. Setidaknya kepentingan Golkar, PKB dan PAN tidak sama dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PPP dalam hal penundaan Pemilu,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Selasa (12/4/2022).
Jamiluddin menyebut, terkait wacana penundaan pemilu 2024 yang diusulkan oleh beberapa partai koalisi mendapat penolakan dari PDIP.
Berita Terkait:
Pengamat: Tudingan Masinton ke Luhut Bagus Jaga Konsolidasi Partai Koalisi
Luhut Temui Rektor UI, Mahasiswa Demo Kibarkan Bendera Kuning
Luhut Debat Dengan Mahasiswa BEM UI: Siapa Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode
Keras! Masinton: Tunjuk Batang Hidung Menteri Penghembus 3 Periode
“Namun perbedaan sudut pandang diantara partai koalisi tidak akan membuat PDIP keluar dari koalisi. Sebab PDIP merupakan partai utama yang paling berpengaruh di koalisi,” ungkapnya.
Namun demikian, kata Mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, partai koalisi diperkirakan tidak akan gaduh lagi hingga berakhirnya kekuasaan Jokowi.
Hal itu terjadi karena PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bagi PDIP, Luhut dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi.
“Karena itu, ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama Luhut terlalu dominan. PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshuffle Luhut,” ucap Jamiluddin.
Akan tetapi, menurutnya Jokowi tidak akan mereshuffle Luhut. Sebab, Luhut sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa Luhut, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan.
“Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP. Ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan Luhut. Namun, kemungkinan terburuk, peran LBP di depan publik dikurangi,” paparnya.
Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tak lagi memberi peran yang besar kepada Luhut. Hal ini dilakulan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik.
“Jadi, bagi Jokowi, PDIP dan Luhut sama pentingnya. Karena itu, Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024,” imbuh Jamiluddin.
Sebelumnya, Anggota DPR RI fraksi PDI-P Masinton Pasaribu menyebut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merupakan penggagas wacana Presiden tiga periode yang menyebabkan demo pada 11 April 2022 kemarin berlangsung.
“Beberapa Ketua umum partai juga bicara, artinya bahwa penggalangan dukungan tiga periode mengangkangi konstitusi,” tutur Masinton.
“Elit-elit tua, serakah, dan rakus ini, yang harus dihentikan. Semua kan sudah bicara, yang bicara itu semua baik oleh ketua umum partai, ketua umum APDESI, semuanya mengarah pada satu Menko, Luhut Binsar Panjaitan,” tegasnya.
Masinton juga menyebut harusnya Luhut tampil dan bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi perihal wacana Presiden tiga periode.
“Ke mana itu orang? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan? Kenapa dia tak berani tampakkan hidung?,” tuturnya.
“Di situ lah sikap kesatria Presiden, harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari semua jabatannya,” sambung Masinton. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
