RUANGPOLITIK.COM-PDI Perjuangan bisa berbalik menjadi oposisi jika Jokowi tidak juga berani mencopot Luhut Binsar Panjaitan dari kabinet.
Direktur Eksekutif CSIIS, Sholeh Basyari menjelaskan, saat ini pertarungan dua kubu koalisi pendukung Jokowi semakin memanas. Kubu PDI Perjuangan dan kubu Luhut Panjaitan Panjaitan bersama PKB, Golkar yang mendorong isu penundaan pemilu. Politisi PDIP Masinton Pasaribu Dan Asian Napiutulu gencar menyerang LBP cs.
Menurut Sholeh, tekanan politik PDIP terhadap Luhut Cs menunjukkan koalisi partai pendukung Jokowi sudah tidak solid, berjalan menuju aliansi-aliansi yang terserak. Karena itu, Jokowi dituntut piawai merapikan lagi kuda politiknya.
Namun pasca aksi 11 April, Sholeh tidak melihat kubu siapa yang jadi pemenang antar faksi dalam partai pendukung pemerintah. Kubu
PDIP maupun LBP plus 3 Ketum parpol, saat ini sama-sama gamang menatap peluang pass pemilu 2024.
Berita Terkait:
Pengamat: Jokowi di Persimpangan Jalan Antara Luhut dan PDIP
Pengamat: Tudingan Masinton ke Luhut Bagus Jaga Konsolidasi Partai Koalisi
Luhut Debat dengan Mahasiswa BEM UI: Siapa Bilang Saya Minta Presiden 3 Periode
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Semakin dalam Cengkeraman Oligarki
Menurut Sholeh, PDIP harus berani mengambil sikap tegas terhadap Jokowi dan kubu LBP cs, termasuk opsi keluar dari koalisi menjadi oposisi.
“Pilihan PDIP hanya dua: terus bergabung dengan koalisi atau keluar dengan bergabung dengan PKS dan Demokrat sebagai oposisi. Keluar dari koalisi adalah satu-satunya jalan cepat untuk menaikkan elektabilitas demi membesarkan Puan Maharani”ujarnya kepada RuangPolitik. com, Selasa (12/11)
Sebelumnya, Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyentil oknum elite di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Masinton mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” ucap Masinton melalui layanan pesan, Senin (11/4).
Politikus PDIP yang juga mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan ke mana menteri koordinator (menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,” tutur Marinton.
periode masa jabatan presiden,” tutur Marinton.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan idenya elite tua tersebut.
“Melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” ucapnya.
Legislator Dapil II DKI Jakarta itu mengatakan menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika Presiden Jokowi secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya tersebut.
“Apalagi telah menyebarkan big data “hoax” kepada masyarakat Indonesia,” lanjut Masinton.(CA)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
