RUANGPOLITIK.COM– Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyentil oknum elite di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Masinton Pasaribu mendesak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mundur dari kabinet.
Masinton Pasaribu menyebut Luhut Panjaitan layak mundur atas kekacauan yang dibuatnya selama ini.
Masinton Pasaribu menyebut wacana penundaan Pemilu, big data hingga dukungan 3 periode masa jabatan presiden berasal dari Luhut Panjaitan.
“Akhirnya muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Dan Presiden Jokowi kembali secara tegas dan gamblang menyatakan tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Ini sikap ksatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” tegas Masinton di Jakarta, Senin (11/4/2022).
Menurut Masinton, sikap tegas itu diambil Jokowi sebagai tanggung jawab seorang pemimpin atas kekacauan yang dibuat bawahannya.
Masinton juga menyindir ke mana menko hingga elite yang kerap mendukung 3 periode masa jabatan presiden.
“Sekarang ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” jelas anggota DPR RI ini.
Berita Terkait:
Aksi 11 April, Dampak dari Lemahnya Legitimasi Presiden Terhadap Menteri
Keras! Masinton: Tunjuk Batang Hidung Menteri Penghembus 3 Periode
Dapat Jabatan Baru Lagi, Fadli Zon Sebut Luhut Menko Saurus
Luhut Panjaitan Menyandang 10 Jabatan Sepanjang Pemerintahan Jokowi
Masinton pun meminta Luhut mundur dari jabatannya. “Seharusnya menko tersebut secara ksatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia,” tukasnya.
Terkait demonstrasi mahasiswa hari ini, lanjut Masinton, dapat dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.
“Serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi,” tukas Masinton.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi melarang para menterinya menyeruakan wacana perpanjang masa jabatan dan penundaan pemilu 2024.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan, ndak, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan terima kasih,” ujar Jokowi dalam sidang Kabinet Parupurna bersama para Menterinya, dikutip Rabu 6 April 2022.
Jokowi berharap agar jajarannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat dengan isu penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan.
Dia meminta jajarannya agar fokus melihat persoalan negara saat ini yang tengah dilanda kesulitan pangan.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi.
Beberapa menteri Jokowi belakangan gencar bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.
elanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dia mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin penundaan pemilu.(BJP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
