RUANGPOLITIK.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, tidak masalah jika orang mendukung wacana presiden 3 periode yang konsekuensinya harus mengamandemen UUD 1945.
Menurut Tito, hal tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang dijamin dalam negara-negara demokratis.
“Kita ini negara demokrasi….Itu kan bagian dari aspirasi, saya melihatnya (isu Jokowi 3 periode) bagian dari aspirasi,” tegas Tito.
Tito Karnavian menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 atau konstitusi bukanlah hal yang tabu. Menurut Tito, UUD 1945 bisa diamandemen sebagai pernah terjadi sebelumnya.
“UUD pernah diubah nggak? Kalau ada perubahan UUD, apakah itu ada larangan? Saya mau tanya UUD kita pernah diamandemen nggak? Bukan hal yang tabu kan, yang tabu pembukaannya. Kitab suci tabu,” ujar Tito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Berita Terkait:
Tolak Jokowi 3 Periode, Mahasiswa Ancam Demo Besar Pertengahan April
Soal Seruan Jokowi 3 Periode, Komisi II DPR Cecar Tito Karnavian
Mahasiswa Tolak 3 Periode. Faldo: Mau Demo Besar-Besaran, Silakan…
Nama Cak Imin Diseret Dalang dari Wacana Jokowi 3 Periode
Yang terpenting, kata Tito, dalam menyampaikan aspirasi tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam UU tersebut, tutur Tito, terdapat 4 ketentuan yang harus ditaati dalam menyampaikan aspirasi di muka umum.
“(Pertama) tidak boleh mengganggu ketertiban umum, publik, rusuh, demo rusuh, bakar-bakar, itu nggak boleh, (bisa) ditangkap itu,” imbaunya.
Kedua, lanjut Tito, tidak bertentangan atau mengganggu hak asasi orang lain, misalnya demonstrasi yang menutupi jalan. Ketiga, mengindahkan etika dan moral dalam menyampaikan aspirasi. Keempat, tidak melanggar aturan hukum yang ada.
“Lebih dari itu (4 aturan tersebut), boleh berbicara, menyatakan pendapat, orang menyampaikan pendapat, seperti ada aspirasi A, terserah orang mau terima atau tidak,” pungkas dia.
Belakangan ini, banyak pihak mendorong Jokowi 3 periode. Terakhir adalah asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (Apdesi) yang berencana akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode.
Selain itu, terdapat juga kelompok yang mendukung Jokowi 3 periode, yakni Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024. Untuk mewujudkan Jokowi 3 periode, maka perlu amandemen UUD 9145 yang sudah mengatur masa jabatan presiden hanya 2 periode.(BJO)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
