RUANGPOLITIK.COM-Konsep penggunaan e-Voting dalam Pemilu 2024 dimentahkan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian. Menurut Tito, penggunaan e-Voting belum banyak disetujui stakeholder kepemiluan.
“Untuk saat ini temen KPU dan parpol lebih suka dengan manual, karena dengan manual semua bisa diawasi setiap tahapan. Dimulai dari TPS di tingkat kecamatan, itu semua bisa diawasi angkanya itu bergeraknya,” jelas Mendagri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tito Karnavian mengatakan, KPU dan partai politik lebih menyukai pemungutan suara tradisional, karena setiap tahapannya bisa dipantau. Alasannya, pemilihan manual lebih mudah diawasi.
Selain itu, Tito khawatir penggunaan e-Voting dalam Pemilu 2024 bisa mudah diretas. Walaupun dia mengakui bahwa pemakaian teknologi bisa mempercepat proses pemungutan suara.
Berita Terkait:
Perbedaan Dua Kubu Apdesi, Begini Penjelasan Mendagri…
Mendagri Didesak Beri Kepastian ke Publik soal Pj Kepala Daerah
Soal Seruan Jokowi 3 Periode, Komisi II DPR Cecar Tito Karnavian
DPR Minta Mendagri Tito Tindak Tegas Apdesi
“Kalau e-Voting memang cepat tapi mereka teman-teman takut kalau nanti terjadi angka yang salah atau dihacking dihijack sehingga akhirnya angkanya berubah,” ucap mantan Kapolri ini.
Sejauh ini, e-Voting di tanah air baru diterapkan dalam pemilihan kepala desa. Kemendagri masih ingin mengkaji lebih dalam penggunaan e-Voting jika ingin diterapkan di tingkat nasional.
Kemendagri juga akan mengkaji dari negara-negara yang menggunakan e-Voting. Tapi, Tito juga mengungkapkan, tidak sedikit negara yang memilih tidak menggunakan e-Voting dalam pemilihan.
“Saya mau belajar dari India yang melakukan e-Voting, tapi banyak negara-negara besar yang enggak mau melaksanakan e-Voting, lebih senang yang manual, kenapa? Karena e-Voting rawan terjadinya hacking, diubah datanya,” jelas Tito.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, sebelumnya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat menjadi momentum menghasilkan pemimpin masa depan dengan komitmen digitalisasi Indonesia. Dia menilai, digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan, karena sudah banyak negara sudah mulai menerapkan e-voting.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” papar Johnny.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
