RUANGPOLITIK.COM-Rencana deklarasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) pimpinan Surtawijaya usai Lebaran 2022 dikritik oleh Partai Demokrat.
“Pertama, pemilu tetap per lima tahun tetapi ada penambahan periodesasi presiden menjadi tiga periode. Kedua, penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama tiga tahun,” ujar Kamhar melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan upaya tersebut merupakan terorisme konstitusi. Dia melihat ada dua alternatif skenario untuk merealisasikan rencana tersebut.
Berita Terkait:
Masyarakat Dukung Presiden Tiga Periode, Pengamat: Rekayasa Elit!
Deklarasi Tiga Periode, Relawan: Apdesi Jerumuskan Jokowi
Usulan Tiga Periode Dimunculkan Kembali, Demokrat: Kasihan Pak Jokowi
Respons Wacana 3 Periode, Jokowi Kembali Bilang Taat Konstitusi
Kamhar memaparkan, ada dua skenario telah mengemuka ke publik sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian, terus bergerilya dengan berbagai macam cara dan pendekatan untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan.
“Gerakan terorisme konstitusi ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi,” tuturnya.
Untuk informasi, rencana deklarasi Presiden Jokowi 3 periode itu diungkapkan oleh Apdesi kubu Surtawijaya usai acara Silahturrahmi Nasional Desa di Jakarta, Selasa (29/3/2022).(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
