RUANGPOLITIK.COM-Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga membenarkan penilaian Politisi Partai Demokrat Benny K Harman terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dinilai layaknya perdana menteri.
“Luhut selama menjadi Menko Marves terlihat memang banyak melaksanakan tugas yang bukan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu terjadi karena Presiden banyak menugaskan Luhut yang bukan tupoksinya,” kata Jamiluddin, kepada RuPol, Kamis (31/3/2022).
Lebih lanjut, Jamiluddin menyebut, Presiden Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya Luhut untuk menjadi Koordinator Penanganan Pandemi Covid-19 se Jawa dan Bali misalnya.
Berita Terkait:
Politikus Demokrat Sebut Peran Luhut Seperti Perdana Menteri
Luhut Bertemu Puan, Pengamat: Elit-elit Harus Berjiwa Negarawan dan Taat Konstitusi
Diminta Buka Big Data, Luhut ‘Ngeles’, Buat Apa?
Muncul Desakan Agar Jokowi Copot Menko Luhut
Tak hanha itu, ia banyak menangani terkait pandemi Covid-19, yang pernyataannya kadangkala banyak bersinggungan dengan masalah kesehatan.
“Jadi, Luhut masuk hampir ke semua bidang. Padahal secara formal ia hanya Menko Markes, yang bidang kerjanya sudah jelas diatur,” ucapnya.
“Karena Luhut masuk hampur ke semua bidang, maka secara fungsional ia dinilai sudah melaksanakan tupoksi perdana menteri,” tambah Jamiluddin.
Menurutnya hal itu tentu tidak baik, sebab berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat.
Selain itu, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya. Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal.
“Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahkoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menyoroti peran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menurutnya, seperti perdana menteri.
Hal itu Benny sampaikan seraya mengunggah potong berita soal rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode lewat akun twitternya, @BennyHarmanID, Rabu (30/3/2022).
“Saya amati peran Menko Marves dalam kabinet Jokowi seperti perdana menteri sehingga diam-diam ada pergeseran sistem ketatanegaraan,” kata Benny dalam cuitannya.
Benny menilai presiden hanya sebagai kepala negara. Menurutnya, kepala pemerintahan atau perdana menteri dipegang oleh Luhut.
“Presiden hanya kepala negara. Kepala pemerintahan/perdana menteri dipegang Menko Marves. Jika dibiarkan, ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan,” ucapnya. (AFI)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
