RUANGPOLITIK.COM-Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai klaim yang diucapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait dukungan penundaan pemilu 2024 merupakan skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Pernyataan itu juga menguatkan, bahwa dibalik wacana penundaan Pemilu 2024 berasal dari Luhut Binsar Pandjaitan.
“Klaim sepihak itu menguatkan dugaan jika ambisi penundaan Pemilu berasal dari Menko Luhut, termasuk wacana perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Dedi, kepada RuPol, Sabtu (12/3/2022).
Lebih lanjut, Dedi menyebutkan, bahwa apa yang diucapkan Luhut kepada publik patut dipertanyakan jika tidak mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Ada dua kemungkinan, pertama, Menko Luhut sebagai tokoh yang mampu mengendalikan Presiden. Kedua, Presiden merestui sikap arogansi itu dan menikmati wacana yang dibangun,” ungkapnya.
Berita Terkait:
Luhut Sebut 110 Juta Pemilih Partai Koalisi Pemerintah Dukung Pemilu Ditunda
Klaim Luhut Terkait Penundaan Pemilu, Pengamat: Itu Data Dari Mana?
Pengamat: Klaim Luhut, Bukti Sifat Presiden Mendua Pada Rakyat
Pengamat: Elite Jangan Bermain Api Terkait Penundaan Pemilu 2024
Ia pun mempertanyakan alasan sebenarnya dibalik munculnya wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, jika alasan hanya karena pandemi Covid-19 dan permasalahan ekonomi pascapandemi, menurutnya tidak masuk akal.
Karena, pada pelakasaan Pilkada 2020 pemerintah dapat diartikan berhasil, meskipun ditengah-tengah kasus pandemi Covid-19 sedang melonjak.
“Nuansa kekuasaan jauh lebih rasional dalih ekonomi tak miliki bukti apapun, negara kita tidak dalam kondisi darurat, jika pemerintah di masa pandemi dapat jalankan Pilkada di 2020, lalu mengapa di 2024 tidak bisa?,” tegas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut bicara demikian didasari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut melalui kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/03/2022).
Luhut menyebut, big data itu menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut mengklaim rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.
Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
“Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” ucap Luhut. (AFI)
Editor: Andre
(RuPol)
