RUANGPOLITIK.COM– Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera bersikap merespon isu penundaan pemilu 2024 yang menjadi polemik di masyarakat.
Djayadi menggangap spekulasi Presiden Jokowi menyetujui wacana tersebut menjadi wajar jika tidak segera di-respons presiden sendiri.
“Maka kalau itu tidak dikeluarkan secara crystal-clear oleh Presiden, itu menimbulkan spekulasi. Muncul, apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden?, apa sih sebetulnya peran Istana? kan itu muncul pertanyaan itu. Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi jangan-jangan presiden sebetulnya setuju,” ujar Djayadi Hanan dalam diskusi daring, Kamis (3/3/2022).
Polemik penundaan pemilu sejatinya menyasar istana. Terlebih, usaulan tersebut berasal dari orang-orang dekat presiden. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia, disusul pernyataan ketua umum partai pendukung pemerintah, Muhaimin Iskandar dan diamini Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambah kisruh usulan tersebut.
“Kalau memang presiden sudah tegas sikapnya menyatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau menganggap itu hal yang tidak boleh, lalu kenapa ini menteri-menteri berbicara hal-hal yang membuat gaduh itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan,” katanya.
Djayadi Hanan menduga banyak hal yang kontradiktif dari berbagai pernyataan terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan publik.
Berita Terkait:
Istana Bermain dalam Penundaan Pemilu, Pengamat: Akan Berhadapan dengan Rakyat
Sikap Jokowi Dinanti untuk Akhiri Polemik Wacana Penundaan Pemilu
Surya Paloh: Pengusung Tunda Pemilu Tak Berani Amandemen UU
“Jadi kan ada dua fakta kontradiktif yang berhubungan satu sama lain yang tidak bisa kita pahami seharusnya kan. Kok satu sisi tidak boleh, tidak tertarik, tidak setuju dengan tiga periode perpanjangan Tapi orang yang dekat presiden berbicara hal sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum mereka tidak diperingatkan bahkan terkesan mereka melakukan upaya sistematis itu untuk menyebarkan isu itu ke publik, kan itu yang tertangkap oleh kita,” jelasnya.
Djayadi menegaskan jika publik merasakan ada upaya sistematis penundaan pemilu maka akan banyak timbul pertanyaan masyarakat yang mengarah ke pusat kekukasaan.
“Tapi kalau isu ini terus berkembang dan upaya-upaya sistematis untuk memunculkan isu penundaan pemilu ini dari berbagai orang yang dekat dengan presiden tetap muncul, maka jangan heran pertanyaan-pertanyaan tentang apa peran istana itu kan terus muncul dan tidak itu tidak produktif bagi bangsa kita,” terangnya. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
