RUANGPOLITIK.COM – Koordinator PPKM Luar Jawa Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan meski kasus Covid-19 meningkat namun angka keterisian tempat tidur (BOR) Covid-19 di rumah sakit secara keseluruhan terkendali.
Airlangga percaya diri bahwa keterisian rumah sakit masih di bawah angka BOR nasional sekitar 38 persen.
“Meskipun kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali, secara nasional 38 persen. Namun di luar Jawa-Bali kurang dari 30 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi persnya secara virtual, Senin (21/2/2022).
Virus Corona Omicron Mengancam, Lebih Menular Dari Varian Delta dan Beta
Cegah Lonjakan Omicron, Kemenag Kembali Atur Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Antisipasi Penyebaran Covid, MPR Minta Terapkan Lockdown Regional
Kasus Gelombang Ketiga Melonjak Tajam, Terjadi Peningkatan Tren Kematian Akibat Covid-19
Berdasarkan data, Airlangga menyebut ada beberapa provinsi di luar Jawa-Bali yang tingkat BOR-nya di atas 30 persen. Provinsi-provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara yang tingkat BORnya antara 31-35 persen, dan tertinggi Sumatera Selatan yakni 46 persen.
Namun, dalam catatannya, terdapat tiga provinsi yang vaksinasi masih rendah, seperti dosis pertama di bawah 70 persen yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua.
Selanjutnya, provinsi dengan dosis kedua di bawah 50 persen adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku dan papua.
Ketua Umum Golkar ini menyadari arahan Presiden Jokowi yang memerintahkan untuk mempercepat sebaran vaksinasi adalah prioritas pertama yang menjadi pusat perhatiannya.
“Arahan bapak presiden dosis kedua dan lansia ini dipercepat, dan ini menjadi indikator yang penting diperhatikan,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan permintaan Presiden Joko Widodo agar melakukan langkah-langkah untuk menekan angka kematian terhadap lansia yang belum divaksin dan komorbid.
“Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden tersebut,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM.
Luhut menambahkan respon cepat akan dilakukan pemerintah untuk mendeteksi sekaligus menekan angka kematian bagi lansia dan komorbid.
“Sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak. Respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian,” terangnya. (Tyo)
(RuPol)
Editor: Setiono
