RUANGPOLITIK.COM – Pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang meminta PAN legowo memberikan kursi wakil walikota Kota Padang kepada PKS, akan memperlama proses pengisian kursi yang sudah lowong hampir setahun tersebut.
Pengamat Politik Andri Rusta menilai pernyataan tersebut berpotensi membuat proses pemilihan kembali mengambang, sehingga membuat masyarakat Kota Padang kembali menunggu lama calon pemimpin meraka.
“Kalau PKS masih bersikukuh untuk mengusulkan dua nama dari mereka, maka tentu akan memperlama proses pemilihan di DPRD. Padahal ini sudah hampir setahun kosong, harusnya kedua partai mempertimbangkan kepentingan masyarakat juga, jangan hanya kepentingan politik mereka,” ujarnya kepada RuPol, Senin (21/2/2022).
Sebelumnya PAN sudah mengeluarkan nama calon wakil walikota Kota Padang, untuk mengikuti pemilihan di DPRD Kota Padang.
Oleh karena itu, guna memenuhi dua calon yang akan mengikuti pemilihan di DPRD, PKS tinggal mengirim nama calon dari mereka.
“Secara aturan tidak ada kewajiban bahwa dua-dua calon harus dari PKS atau PAN atau masing-masing satu. Karena aturan UU menyebut kesepakatan dari koalisi. Dalam hal ini PKS dan PAN,” lanjutnya.
Menurut Peneliti Spektrum Politika Indonesia tersebut, jika PKS menyebutkan tentang koalisi yang terbangun ketika Pemilihan Walikota (Pilwako) Padang 2018 lalu, itu hanya pada saat pilwako karena politik sangat dinamis.
“Perlu diingat juga, koalisi di Indonesia tidak ada yang permanen, karena koalisi hanya muncul saat merebut jabatan politik saja, setelah itu bubar,” sambung Andri.
Baca juga:
Kembali Mengambang. PKS Minta ‘Jatah’ Kursi Wawako Padang kepada PAN
Komisi II: Segera Lakukan Pemilihan Wakil Walikota Padang
Dua Putra Limapuluh Kota Bersaing Kursi Wakil Walikota Padang
Ketua DPRD: PAN dan PKS Segera Kirim Nama Calon Wawako Padang!
PKS Takut Kalah Bersaing
Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta PAN untuk memberikan ‘jatah’ kursi wakil walikota kepada PKS.
“Kami membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan, maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS,” kata Syaikhu, di Padang seperti rilis Antara, Senin (21/02/2020).
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan beberapa petinggi PKS Sumatera Barat beberapa waktu lalu, yang mendesak PAN untuk segera mengirimkan nama.
“Sebelumnya pernyataan PKS selalu mendesak PAN untuk segera mengirimkan nama dan memberi kesan PAN yang sengaja memperlama, tapi setelah PAN mengeluarkan nama, malah sekarang PKS yang berbelit-belit,” ujar Andri Rusta.
Menurut Andri, sepertinya PKS sangat berharap terus berkuasa di Kota Padang, namun takut bersaing pada pemilihan di DPRD.
“Bisa juga bentuk kekuatiran atau ketakutan PKS ada potensi calon yang mereka usung akan kalah di DPRD. Mungkin mereka menilai calon mereka ‘diadu’ dengan calon PAN (Ekos Albar) akan kalah,” sambungnya.
Dosen Ilmu Politik Univesitas Andalas itu juga berharap kepada kepada PKS untuk lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan mengenyampingkan dulu kepentingan politik atau partai.
“Sikap PKS yang ingin kembali berkuasa sebenarnya wajar dalam ranah politik, tapi kita menyayangkan sikap ini akan merugikan masyarakat Kota Padang,” pungkasnya. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)
