RUANGPOLITIK.COM – Sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Ratifikasi Flight Information Region (FIR) dengan Singapura melalui Perpres, dinilai kurang tepat.
Begitu disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani dalam keterangan pers, Jumat (18/2/2022).
Meskipun FIR mengatur hal teknis, namun juga terkait erat dengan kedaulatan dan karenanya tetap membutuhkan persetujuan DPR dalam pengesahannya.
Baca Juga:
Mahfud MD: Perlu Dibuat Lembaga Peradilan Khusus Pemilu
Menkumham Yasonna Tegaskan Koruptor Tak Bisa Lagi Sembunyi di Singapura
Christina menjelaskan, bahwa Pasal 10 UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur jenis-jenis perjanjian internasional yang harus disahkan dengan UU dan membutuhkan persetujuan DPR, dan perjanjian-perjanjian tersebut ditentukan berdasarkan materi yang diaturnya dan bukan nama atau nomenklaturnya.
“Kami berpendapat FIR walaupun mengatur hal teknis, juga terkait erat dengan kedaulatan dan karenanya membutuhkan persetujuan DPR dalam pengesahannya. Tidak tepat ratifikasi melalui Perpres,” tegas Christina.
Selain itu, Christina mengatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 13/2018 telah memutuskan pasal 10 inkonstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan hanya jenis-jenis perjanjian dalam Pasal 10 itu saja yang membutuhkan persetujuan DPR.
Baca Juga:
Adian Balas Andi Arief Serang Hasto PDIP Soal Wadas
Wapres Maruf: Ulama NU Harus Bisa Jadi Dinamo Penggerak Lokomotif Perbaikan
“Apalagi sampai saat ini Pemerintah belum pernah menjelaskan secara transparan dan komprehensif kepada DPR apa yang menjadi alasan pendelegasian kembali pengelolaan FIR pada Singapura untuk ketinggian 0-37.000 kaki pasca penandatanganan perjanjian. Ini kami di DPR perlu kejelasan,” ungkapnya.
Politikus Muda Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya menyambut baik Indonesia berhasil mengambil pengendalian FIR dari Singapura, namun rilis Pemerintah menyatakan pendelegasian pengelolaannya kepada Singapura.
“Ini menimbulkan pertanyaan,terlebih Pasal 458 UU 1/2009 tentang Penerbangan mengamanatkan wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan ke negara lain harus dievaluasi dan dilayani lembaga Indonesia paling lambat tahun 2024. Jadi banyak sekali hal yang butuh penjelasan dari pemerintah,” pungkasnya. (Tyo)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
