RUANGPOLITIK.COM – Ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Sumatera Utara (Sumut), mengirimkan petisi kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Dalam petisi tersebut, mereka mempertanyakan kegiatan Pra Musyarawarah Cabang (Pra Muscab) dan Muscab yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumut.
Menurut para ketua-ketua DPC tersebut, kegiatan pra muscab dan muscab tersebut, sudah melanggar aturan partai dan cenderung berbau transaksional.
“Pertama, kegiatan tersebut jelas melanggar aturan partai. Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai. Tentang perubahan struktur partai, itu pada ayat 2, yang isinya penggantian pengurus tapi tidak termasuk Ketua Dewan Tanfidziyah,” ujar Ketua DPC PKB Kabupaten Deli Serdang Ahmad Helmi, kepada RuPol, Jumat (4/2/2022).
Menurut Helmi, aturan tersebut seperti tidak ada oleh DPW PKB Sumut, karena dalam pra muscab dan muscab semua mengalami pergantian.
“Ketua DPW sekarang ini, bertindak otoriter dan semena-mena. Kami juga melihat ada ‘bau-bau’ transaksional. Saya punya bukti-bukti, ada rekaman percakapan juga,” lanjutnya.
Ketua-ketua DPC itu telah mencoba untuk melaporkan semua secara langsung kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, namun mereka belum bisa bertemu.
“Kami perwakilan 7 DPC sudah ke Jakarta, namun hanya bertemu Sekjen. Dan Sekjen juga menyebutkan semua pra muscab dan muscab itu tanpa sepengetahuan DPP,” sambung Helmi.
“Oleh karena itu, sementara ini kami menilai semua ini adalah permainan DPW saja, terutama Ketua DPW Ahmad Iman Sukri,” katanya.
Baca juga:
Muscab PKB ‘Ngutip Uang’. Hemmy: Saya Merasa Dikerjain!
Ada Aroma Uang Pada Muscab PKB Limapuluh Kota. DPW PKB Tutup Mata?
Ahmad Helmi juga menyoroti pelaksanaan pra muscab dan muscab yang tidak melibatkan DPC yang masih aktif.
“Adanya kongkalingkong DPW itu, sudah terlihat sejak awal. Masak mereka melaksanakan pra muscab dan muscab itu tidak melibatkan DPC aktif. Harusnya muscab atau pra muscab itu pelaksana kan DPC. DPW bahkan berkoordinasi dengan para calon ketua yang telah dia siapkan sebelumnya,” papar Helmi lagi.
Untuk selanjutnya, menurut Helmi, para ketua-ketua DPC itu akan terus berupaya menemui Muhaimin Iskandar.
“Kami masih menunggu waktu Ketum, agar bisa menerima kami. Karena kalau tidak ada penyelesaian atau penjelasan, pasti akan mempengaruhi persiapan PKB menghadapi Pemilu 2024. Dan pasti juga menghambat sosialisasi Ketum untuk pencapresannya,” pungkas Helmi.
Sebelumnya pelaksanaan muscab PKB Sumatera Barat juga kisruh, terkait adanya dugaan pengutipan uang kepada calon-calon ketua oleh DPW.
Ketua DPW PKB Sumbar Anggia Ermarini mengaku tidak mengetahui adanya pengutipan uang tersebut, dan berjanji akan mengusutnya. (ASY)
Editor: Asiyah Lestari
(RuPol)