Payakumbuh – Pemprov Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berama Pemko Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Dalam momen itu, Pemko Payakumbuh memanfaatkan dengan menyampaikan persoalan strategis daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan 2026–2027.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data di dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” kata Wako Zulmaeta.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar itu dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
Zulmaeta menjelaskan, bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menimbulkan kerusakan rumah dan lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah rehabilitasi.
“Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain bencana, Zulmaeta juga menyoroti persoalan TPA Regional yang hingga kini memicu keluhan masyarakat.
Ia mengatakan tumpukan sampah yang belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menimbulkan pencemaran.
“Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL).
Pemerintah kota juga mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan guna memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Zulmaeta turut menyinggung kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan.
Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami kebocoran tinggi.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” katanya.
Pada sektor ekonomi, Zulmaeta mengungkapkan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan 2026 harus menjadi titik balaik kebangkitan ekonomi Sumbar setelah menghadapi berbagai tekanan pada 2025.
“Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegasnya.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama. Pertama, hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan.
Ia menyebut potensi devisa hasil ekspor sebesar Rp20 triliun dapat memicu dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga 2029.
Kedua, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau melalui penguatan quality tourism di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi geothermal dengan pembiayaan hijau.
Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM melalui perluasan jaringan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan 1–2 persen.
“Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai menjadi kunci distribusi pangan. Kita akan dorong asuransi pertanian secara masif dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” pungkasnya. (Benpi)
