JAKARTA, RUPOL – Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyoroti tajam lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari.
Mufti menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan manajemen keuangan perusahaan pelat merah itu, meski selama ini mendapat berbagai fasilitas dari negara.
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujar Mufti dalam rapat kerja, Kamis (31/7/2025).
Mufti juga mengkritik keras kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Ia menilai jajaran direksi tidak hanya gagal secara finansial, tetapi juga telah mengabaikan tanggung jawab moral terhadap publik.
“Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total,” tegasnya.
Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan, total utang PLN naik tajam dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut setara dengan sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Dalam periode yang sama, laba PLN justru turun Rp4,3 triliun.
“Utang jangka pendek dan panjang naik signifikan, sementara laba justru turun. Ini sinyal krisis manajerial yang serius,” kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.
Menurut Uchok, situasi ini menunjukkan bahwa berbagai bantuan negara, seperti subsidi dan penyertaan modal negara (PMN), belum mampu memperbaiki performa keuangan dan layanan PLN.
Kritik juga mengemuka dari masyarakat terkait layanan PLN, mulai dari pemadaman listrik, kenaikan tarif yang dianggap tidak transparan, hingga kualitas pelayanan yang dinilai terus menurun.
Komisi VI DPR mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN untuk segera mengevaluasi menyeluruh kinerja dan kepemimpinan PLN guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas layanan publik di sektor ketenagalistrikan.
