RUANGPOLITIK.COM-Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengingatkan Istana terkait agenda penundaan Pemilu 2024 yang membuat keramaian di masyarakat.
Dia menekankan bahwa sebagian besar masyarakat menolak wacana tersebut, sehingga Istana diminta untuk berhenti memaksakan kehendak.
Apalagi, Big Data 110 juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024 yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan telah dipatahkan oleh berbagai kalangan.
“Kita lihat kan reaksi masyarakat luar biasa menolak itu, bahkan digital forensik yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terhadap data percakapan di sosial media yang diklaim 110 juta itu ternyata kan enggak nyampe segitu,” tutur Masinton Pasaribu, Selasa, (25/4/2022).
Berita Terkait:
Sebut Luhut Pandjaitan Wakili Oligarki, Masinton Bela Haris Azhar: Berkuasa Ada Batasnya
Masinton Sebut Mafia Minyak Goreng Sponsori Penundaan Pemilu, Elite PKB: Hoax, Hanya Cari Sensasi
Tegas! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022
Luhut Dilaporkan ke Polda Sultra Perihal Big Data Tunda Pemilu
Bahkan, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti ikut turun gunung membeberkan hasil pembicaraan tentang penundaan pemilu 2024 di media sosial yang jauh berbeda dari klaim Luhut Binsar Pandjaitan.
Oleh karena itu, Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya bisa memberikan data tandingan atau jika tidak bisa, operasi penundaan pemilu 2024 harus dihentikan.
“Bahkan sampai ketua DPD Pak La Nyalla bilang itu data bohong, ya artinya apalagi? kalau mau ya bantah lah data itu atau hentikan operasi itu,” ucap Masinton Pasaribu.
Menurutnya, jika Pemerintah masih memaksakan operasi penundaan Pemilu 2024 setelah gejolak penolakan rakyat, hal itu justru akan berakibat buruk.
“Saya nggak tahu lah setelah riuh-riuh begini tapi kalau masih jalan menurut saya Ya nekat dan itu kita harus Ingatkan ketika kekuasaan memaksakan agendanya yang bertentangan dengan konstitusi dan hati nurani rakyat, rakyat pasti berontak kok,” kata Masinton Pasaribu.
“paksakan aja, saya yakin itu terjadi people power tapi kan itu kita gak hendaki,” ucapnya menambahkan.
Masinton Pasaribu menekankan bahwa pergantian kekuasaan sudah disepakati dilakukan melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
Oleh karena itu, Istana akan menabrak konstitusi jika operasi penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden terus dilakukan.
“Kita udah sepakat pergantian kekuasaan itu melalui jalan secara demokratis, Pemilu, tapi kalau kekuasaan coba memaksakan kehendak, hasrat kuasanya, dan itu bertentangan dengan keinginan rakyat dan konstitusi, pasti bertabrakan,” tuturnya, dikutip RuPol dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Selasa, 26 April 2022.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
