Oleh: Istikhori | Ketua Umum Forum Solidaritas Mahasiswa Banten Zona JAKARTA (FSMB-Jakarta)
RUANGPOLITIK.COM –Banten sedang dirundung prahara birokrasi! Nana Supiana, sosok yang seharusnya menjaga netralitas dan profesionalitas sebagai Pj. Sekda sekaligus Kepala BKD, justru terjerat dalam skandal keputusan ugal-ugalan yang mencoreng wajah pemerintahan di Banten. Alih-alih menjadi penjaga sistem meritokrasi, ia malah menjadi antek kepentingan segelintir elite dengan membiarkan—atau bahkan terlibat—dalam drama murahan yang dilakukan Pj. Gubernur Damenta.
SEKDA RASA BONEKA: NANA SUPIANA TAK PANTAS JADI DEFINITIF!
Sehari sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten definitif dilantik, Pj. Gubernur Damenta dengan seenaknya mengeluarkan Surat Perintah Nomor 800/1.11.1/51/2025 yang menunjuk sejumlah Pelaksana Tugas (PLT) di berbagai posisi strategis. Ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan upaya licik untuk menciptakan jebakan birokrasi bagi kepemimpinan baru.
Dan siapa yang membiarkan ini terjadi? Nana Supiana!
Sebagai Kepala BKD, ia seharusnya menjadi benteng terakhir profesionalitas ASN. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—ia diam, tunduk, dan membiarkan permainan kotor ini berjalan. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk pengkhianatan terhadap prinsip reformasi birokrasi. Lantas, dengan catatan hitam semacam ini, masih berani bermimpi jadi Sekda definitif?
MELANGGAR SISTEM MERIT, MEMBONSAI KUALITAS ASN
Indonesia berkomitmen menerapkan sistem merit dalam birokrasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jabatan bukan untuk mereka yang pandai menjilat, melainkan untuk mereka yang kompeten dan berintegritas. Namun, keputusan politis yang lolos di tangan Nana Supiana justru menegaskan bahwa yang berlaku di Banten bukanlah sistem merit, melainkan sistem “cukong-mencukong.”
Membiarkan keputusan Damenta berjalan sama artinya dengan merestui birokrasi transaksional. Jika seseorang seperti Nana Supiana diberikan kekuasaan lebih besar sebagai Sekda definitif, maka jangan berharap Banten memiliki birokrasi yang sehat. Sebaliknya, kita akan semakin tenggelam dalam kubangan kepentingan gelap yang melumpuhkan sistem administrasi pemerintahan.
ADA MAFIA KEKUASAAN DI BALIK PENUNJUKAN PLT?
Masyarakat tidak bodoh! Pj. Gubernur yang akan lengser tiba-tiba menunjuk sejumlah PLT di detik-detik terakhir bukan tanpa alasan. Ada agenda busuk yang sedang dimainkan!
Pertanyaannya: apakah Nana Supiana hanya pion dalam permainan ini, atau justru dalang di balik layar? Jika ia benar-benar memiliki integritas, seharusnya ia menolak keputusan ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya—ia membiarkan bahkan mungkin turut serta mengatur strategi kotor ini!
Banten tidak butuh birokrat yang menjual profesionalitas demi kepentingan jangka pendek! Banten butuh pemimpin birokrasi yang berani menegakkan sistem, bukan penjilat kekuasaan!
MAHASISWA TURUN KE JALAN! AKAN KEPUNG KEMENDAGRI!
Kesabaran mahasiswa sudah habis! Mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat birokrasi dijadikan bancakan segelintir orang yang haus jabatan. Kami menuntut:
1. Batalkan seluruh pengangkatan PLT ilegal yang dilakukan oleh Pj. Gubernur Damenta!
2. Evaluasi menyeluruh terhadap Nana Supiana yang telah gagal menjaga netralitas dan profesionalitas ASN!
3. Presiden dan Mendagri wajib menolak pengangkatan Nana Supiana sebagai Sekda definitif!
4. Lakukan investigasi mendalam terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam keputusan ini!
Jika tuntutan ini tidak digubris, maka bersiaplah! Mahasiswa akan menggelar aksi besar-besaran dan mengepung Kementerian Dalam Negeri! Kami tidak akan diam melihat Banten dijajah oleh birokrat gagal yang hanya bisa menjadi alat politik penguasa.
Banten bukan tanah jajahan oligarki birokrasi! Nana Supiana, mundurlah sebelum kami paksa turun!
