RUANGPOLITIK.COM — Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Solidaritas Lintas Nagari (Solina), Arisvan Bachtiar dilaporkan ke Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat (Sumbar). Arisvan Bachtiar dilaporkan ke Polda Sumbar oleh anggota DPRD Kabupaten Solok tersebut atas dugaan tindakan pidana pencemaran nama baik, dan diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 310.
Dalam surat LP ke Polda Sumbar tersebut, Kordum Solina Arisvan Bachtiar, dilaporkan saat berorasi di depan Gedung Pemda Kabupaten Solok 28 Desember lalu, saat melakukan aksi demo ke DPRD Kabupaten Solok, menyebutkan Anggota DPRD maling uang rakyat secara berjamaah.
Pelaporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) di Polda Sumbar, dengan Nomor: STTLP/274.a/XII/YAN/2023/SPKT/Polda Sumatera Barat, dan Nomor Polisi (LP) Nomor: LP/B/274/XII/2023/SPKT/Polda Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2023.
Menanggapi laporan tersebut Koordinator Umum Aksi Solidaritas Lintas Nagari Kab. Solok, Arisvan Bachtiar hanya tersenyum lirih dan sampaikan rasa prihatinnya atas prilaku wakil rakyat yang berkantor di Arosuka tersebut.
“Saya siap menghadapi laporan mereka, kapan lagi rakyat badarai bisa dilaporkan oleh dewan terhormat mereka sendiri. Karena mengambil hak rakyat itu adalah kesalahan besar,” tuturnya penuh motivasi.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Kab. Solok itu merupakan gambaran degradasi mental mereka sebagai wakil rakyat. Orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan digaji mahal oleh negara ini seakan anti kritik tidak berkeruncingan.
“Apa yang kita teriakkan dalam aksi adalah kesalahan yang telah mereka lakukan, walaupun masih ada beberapa orang yang tidak terlibat, tetapi secara keseluruhan ada 90% lebih dari mereka yang ketahuan ada temuan ,sehingga harus memulangkan uang negara. Parahnya lagi, sampai hari kita aksi, masih ada 2 orang lagi yang belum selesai membayar,” ungkap Arisvan.
Arisvan menyampaikan, bayangkan saja jika kelakuan mereka tidak ketahuan, maka 5,7 miliar uang rakyat temuan di DPRD Kab. Solok bisa raib begitu saja. Itu bukan jumlah yang kecil. Jika di salurkan untuk bantuan bedah rumah, Rp20 juta saja untuk satu rumah.
“Bisa dibayangkan berapa rumah tidak layak huni bisa di bangunkan untuk masyarakat di Kab. Solok. Tapi ternyata hanya mereka habiskan untuk jalan-jalan dengan embel-embel perjalanan dinas,” ujarnya.
“Seperti halnya temuan BPK, pemulangan itu diduga akibat dari mark up biaya kamar hotel dan perjalan fiktif. Jika kejadiannya seperti itu, berarti jelas disengaja, bukan kesalahan administrasi saja. Dan kejadiannya sudah berulang kali,” ungkapnya.
Menurutnya, gerakan politik yang dilakukan DPRD sekarang hanya pengalihan isu saja, untuk menutupi kekurangan mereka selama menjabat. Karena dengan 16 miliar uang perjalan dinas pertahun, ditambah pendapatan tetap mendekati 30 juta/ tahun, masyarakat belum bisa melihat kinerja mereka yang bisa membawa kemaslahatan bagi rakyat Kab. Solok.
Malahan saat bencana merekapun tidak terlihat hadir. Menjadi anggota DPRD hanya semacam mencari pekerjaan bagi pengangguran.
“Waktu kemaren kita dipertemukan secara langsung melalui diakusi di media TV, dan sekarang juga masih bisa dilihat tayangan ulangnya dichanel Youtubenya Padang TV. Disana mereka jelas mengakui jika memang ada temuan BPK, kemudian mereka pulangkan kembali. Dan parahnya lagi, bagi mereka itu, memakai uang negara yang bukan hak nya, itu adalah hal yang biasa. Huff….masyakarakat bisa menilainya sendirilah,” tegas Arisvan.
“Kalau mengambil uang negara dengan cara mark up dan fiktif itu apa namanya? ibaratnya, ambil punya orang, ketahuan, terus dikembalikan. Kejadiannya berulang lagi. Kalau tidak ketahuan pasti hilang begitu saja kan. Terus apa bedanya dengan “maling”? kata Arisvan.
Kemudian, sekarang ada masyarakat mempertanyakan orang yang mereka pilih sendiri sebagai wakil di DPRD. Mereka awalnya hanya disuruh minta maaf karena kesalahan mereka. Kemudian masyarakat mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan selama satu periode mejadi anggota DPRD Kab. Solok. Dan kenapa mereka mesti “maling” padahal mereka sudah digaji besar oleh negara.
“Tapi ternyata mereka jadi lupa diri dari mana asalnya, siapa yang memilih, mereka digaji dengan apa. Mereka sekarang anti kritik. Mereka terlihat begitu pongah, dan malah laporkan rakyatnya sendiri. Kurang parah apa lagi coba?,” lanjutnya.
Arisvan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kab. Solok, supaya hati-hati memilih wakil rakyat untuk kedepannya, jangan pilih yang mentalnya rusak, jangan pilih yang kerjanya jalan-jalan saja. Pilih pemimpin yang baik, jangan tertipu penampilan seperti ustadz saja, tapi kelakuannya preman. Kelihatan pintar, tapi suka membodohi.
“Kita mesti haramkan memilih orang-orang seperti itu lagi. Yang di otaknya cuma ada siasat “maling” uang negara,” tuturnya.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
