Bakal calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyebut diam bukan pilihan saat melihat peristiwa tersebut.
RUANGPOLITIK.COM – Majelis Kehormatan MK (MKMK) telah menetapkan Anwar Usman dianggap melakukan pelanggaran berat mengenai kode etik atas putusannya saat menjadi Ketua MK tersebut. Sanksi pun dijatuhkan MKMK.
Ganjar Pranowo buka suara soal kabar Anwar Usman yang saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok palu putusan yang menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikannya lewat Instagram @ganjar_pranowo.
“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Harsa Hutana, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan, dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” tukas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta, Selasa, (7/11/2023.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor,” tandasnya.
Bakal calon presiden (Capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyebut diam bukan pilihan saat melihat peristiwa tersebut.
Ia mengaku gelisah saat melihat demokrasi di Indonesia yang dianggapnya sedang dihancurkan.
“Saya berbicara sebagai bagian dari warga, bagian dari rakyat yang gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan,” kata pria 55 tahun tersebut.
“Indonesia kita, masih sangat panjang perjalanannya. Saya berharap, masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa. Tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan,” ujarnya.
Ganjar sebut generasi kini punya tanggung jawab sejarah.
Dalam tanggapannya terkait Anwar Usman dan putusan MK tersebut. Ia mengaku tidak akan membiarkan sejarah panjang Indonesia dikorbankan dan demokrasi tidak diterapkan dengan benar di Indonesia.
“Kita, generasi yang ada saat ini, punya tanggung jawab sejarah. Apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya, tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang. Kita akan memastikan demokrasi yang kuat dan berkeadilan. Selamanya,” ujarnya.
“Diam bukan sebuah pilihan,” katanya lagi dalam caption video singkat yang diunggah pada hari ini, Sabtu (11/11/2023).
Ketua MK yang baru adalah Suhartoyo, ia akan dilantik pada Senin 13 November 2023. Digantikannya Anwar Usman disampaikan Wakil Ketua MK, Saldi Isra, pada Kamis, 9 November 2023.
Terpilihnya Suhartoyo adalah hasil kesepakatan sembilan Hakim Konstitusi. Saldi Isra menyebut meminta dukungan masyarakat agar MK bisa memperbaiki kinerjanya dalam menyelesaikan sengketa Pemilu nanti.
“Untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Doktor Suhartoyo, dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua,” tandas Saldi Isra.(AP)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
