RUANGPOLITIK.COM-Presiden Joko Widodo sudah memberi penegasan tidak ada Penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, namun aksi aksi mahasiswa yang menentang rencana kebijakan itu masih marak terjadi di beberapa kota di Indonesia, hingga Rabu (13/4/2022).
Fokus isu mahasiswa kini bergeser mengkritisi kebijakan kebijakan lain pemerintah yang dirasa berdampak langsung pada rakyat dan butuh solusi segera.
Ribuan mahasiswa di Surabaya yang mengatasnamakan diri Kelompok Cipayung Plus menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur dan Balai Kota Surabaya, Rabu (1434).
Mereka berasal dari banyak elemen seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).
Dalam aksinya mahasiwa menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
“Pertama minyak goreng yang harganya naik tinggi, kami tidak puas dengan Mendag,” ujar Yusa Firmansyah Koordinator Aksi disela aksi demo. Kedua menolak kenaikan harga BBM dan Dexlite yang berimbas pada kelangkaan Pertalite dan Solar.
Berita Terkait:
Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM Di Sukabumi Berlangsung Hingga Malam Hari
Demo Ribuan Mahasiswa Lampung Dihadapkan Kawat Berduri
Aksi Bakar Ban Mahasiswa Ambon Tolak 3 Periode
Perwakilan Mahasiswa Kalimantan Tegas Tolak Pembangunan IKN
Berikutnya mahasiswa mengkritisi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen yang berimbas dengan kenaikan pada barang barang kebutuhan masyarakat.
Apalagi belum lama pemerintah memberikan diskon harga beli barang mewah seperti mobil misalnya. Mereka tak lagi membawa isu penundaan pemilu dan 3 periode presiden.
“Isu yang kita tuntut lebih fokus pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi rakyat banyak,” ujarnya.
Saat di Balai Kota Surabaya, mahasiswa akhirnya bisa berdialog dengan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan sesuatu misal operasi pasar dan pemantauan sehingga minyak goreng tidak langka dan mahal.
“Soal minyak goreng misalnya adalah kebijakan pemerintah pusat, aspirasi akan kita sampaikan. Permintaan teman mahasiswa mengawasi bareng bareng ayo kita sama kita lakukan untuk rakyat,” ujar Eri dalam dialog dengan mahasiwa.
Di Makassar, HMI Cabang Makassar, kembali turun ke jalan menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan membawa 9 tuntutan untuk Presiden Jokowi.
Namun saat mereka datang ke Gedung DPRD tidak satupun anggota dewan menemui. Mahasiswa sempat berusaha masuk gedung yang dijaga Aparat Satpol PP.
Ketua HMI Cabang Makassar Arsy Jailolo menegaskan pemerintah harus tegas terhadap orang orang yang menyuarakan jabatan 3 periode presiden, termasuk menteri yang harus dicopot dari jabatannya.
Tuntutan mahasiswa, copot menteri pengusul 3 periode, mendesak legislatif mengeluarkan pernyataan secara kelembagaan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Mengkaji ulang ibukota baru (IKN) , mencabut Inpres No 1/2022 tentang syarat BPJS dalam pengurusan administrasi pelayanan publik karena implikasi nya tidak jelas.
Tuntutan lain soal PPN, kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, kenaikan BBM dan kenaikan harga bahan bahan pokok yang harus ditinjau akar musababnya.
Aliansi Mahasiwa Banten juga menggelar aksi dengan tuntutan serupa. Aliansi Rakyat Banten Bergerak berkumpul di UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten. Mereka berjalan ke alun alun Kota Serang dan kembali ke kampus. Disela aksi mahasiwa sempat melakukan aksi bakar ban dan membuat arus lalu lintas sedikit tersendat.
Kamis (14/4/2022) direncakan masih akan ada aksi dengan tema serupa, titik kumpul di Kampus Untirta Sindangsari menuju Gedung DPRD Banten.
Aliansi BEM Banten akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang semrawut demikian disampaikan Attabiq Fahmi Koordinator BEM SI Banten. Aksi esok menurut rencana akan diikuti oleh 16 kampus di Banten. (FA)
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
