Akan tetapi, Emmanuel Macron juga menekankan pentingnya untuk tidak bertindak secara gegabah dalam pembahasan ini.
RUANGPOLITIK.COM —Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengancam akan mengambil tindakan untuk memblokir jejaring media sosial jika situasi di negara tersebut semakin memburuk setelah tewasnya Nahel Merzouk.
Emmanuel Macron menyatakan perlunya untuk mempertimbangkan masalah terkait jejaring media sosial dan kemungkinan pengaturan serta pelarangan jika situasi yang ada semakin memanas.
“Kita perlu memikirkan larangan media sosial yang berlaku. Jika situasi di Prancis kian memburuk. Pemerintah perlu mengatur dan memblokir,” katanya.
Akan tetapi, Emmanuel Macron juga menekankan pentingnya untuk tidak bertindak secara gegabah dalam pembahasan ini.
Pada Jumat minggu lalu, ia menyatakan bahwa pemerintah Prancis akan melakukan identifikasi dan penyelidikan terhadap individu atau kelompok yang memprovokasi unjuk rasa melalui media sosial.
Media Prancis melaporkan bahwa pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari platform media sosial untuk membahas kerusuhan yang tengah terjadi ini.
Di lain sisi, Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, dan Delegasi Menteri untuk Transisi Digital dan Telekomunikasi, Jean-Noel Barrot, secara khusus telah mengingatkan platform seperti TikTok, Snapchat, dan Twitter tentang tanggung jawab mereka dan meminta dukungan mereka dalam mengidentifikasi pengguna yang terlibat dalam pelanggaran.
Sebelumnya, kerusuhan di Prancis ini dimulai sejak 27 Juni 2023 usai seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun ditembak mati oleh seorang petugas polisi.
Korban ditembak karena dituduh tidak menghentikan mobilnya ketika diperintahkan oleh petugas di Nanterre, sebuah pinggiran Kota Paris.
Kemudian, petugas polisi tersebut menembak korban dengan menarik pelatuk hingga korban tewas di lokasi kejadian. Setelah insiden, polisi yang menembak korban ditahan.
Meskipun demikian, protes dan unjuk rasa terus berlanjut selama beberapa hari setelah kejadian tersebut.
Selain itu, para pendemo juga melakukan upaya pembakaran rumah seorang walikota di pinggiran kota Paris.
Insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran yang merata dan dianggap sebagai percobaan pembunuhan.
Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne, menggambarkannya sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
Saat ini, sekira 45.000 polisi ditempatkan di Prancis untuk mengontrol protes yang sedang berlangsung.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
