RUANGPOLITIK.COM-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengamini isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1998 selalu muncul dan dikaitkan dengannya setiap gelaran Pilpres.
Menurutnya, hal itu sah-sah saja. Di negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin.
“Selalu dibilang ini lah, itu lah, mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, penculik, pembunuh, jadi gimana ya? Saya mau apakan?” kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa, Kamis (29/6/2023).
“Bahwa ini kan demokrasi, kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat enggak usah pilih saya, selesai kan?” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, isu pelanggaran HAM sudah dikaitkan dengan dirinya sejak 2004. Saat itu, Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar. Prabowo menyebut isu pelanggaran HAM terus dikaitkan dengannya hingga maju sebagai cawapres dan capres.
“Memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM dan sebagainya. Saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi dalam demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya,” katanya.
Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya itu sebagai risiko lantaran pernah menjadi prajurit TNI. Meski demikian, ia menyatakan saat menjadi prajurit telah melaksanakan tugas yang diberikan sebaik-baiknya dan sesuai dengan sumpah.
“Itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya, banyak rekan saya, anak buah saya hilang tangan, malah gugur, ya itu risiko saya, saya harus hadapi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menjawab pertanyaan soal sikapnya yang merawat sebagian mantan anggota Tim Mawar dengan menjadikan mereka pejabat di Kementerian Pertahanan.
Tim Mawar adalah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat yang saat itu dikomandoi oleh Prabowo. Mereka diduga menjadi dalang operasi penculikan puluhan aktivis menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.
Prabowo mengatakan mantan anggota Tim Mawar yang dijadikan pejabat di Kemhan itu sebelumnya telah diadili melalui proses hukum. Menurutnya, mereka masih prajurit-prajurit terbaik.
“Kalau kita lihat mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik,” katanya.
EDITOR: Adi Kurniawan
(RuPol)
