Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.
RUANGPOLITIK.COM —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu dugaan korupsi yang sedang diselidiki di Kementerian Pertanian (Kementan) terkait dengan penempatan pegawai.
“Benar, salah satu aspek kasus yang sedang didalami penyelidik KPK adalah terkait tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementan, khususnya terkait praktik penempatan pegawai dalam jabatan,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (21/6).
Ali mengatakan pihaknya sering menangani kasus korupsi yang terkait dengan penempatan pegawai dalam jabatan.
Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.
Namun, Ali belum menyampaikan secara gamblang terkait penyelidikan di Kementan.
KPK, kata Ali, telah melakukan kajian untuk mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi sehingga bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
“Hal ini dilakukan mengingat Kementerian Pertanian merupakan Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam 10 besar untuk mengelola alokasi anggaran bantuan pemerintah (banper) dengan anggaran di atas Rp10 triliun,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.
Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan tersebut. Satu di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
KPK tengah menganalisis keterangan para pihak tersebut guna menentukan nasib penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.
Politikus Partai NasDem ini mengaku tetap akan kooperatif membantu KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi di kementeriannya.
“Saya tetap akan kooperatif kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” kata Yasin Limpo usai menjalani klarifikasi sekitar 3,5 jam di gedung lama KPK, Senin (19/6) lalu.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
