Presiden Joko Widodo juga disorot lantaran mengaku ikut campur atau cawe-cawe di Pemilu 2024 demi kepentingan negara.
RUANGPOLITIK.COM —Dinamika politik Indonesia sepekan belakangan diwarnai sejumlah momentum menjelang Pemilu 2024. Mulai dari pertemuan elite partai politik menjajaki koalisi hingga bursa cawapres.
Mahkamah Konstitusi (MK) pun turut menjadi perbincangan lantaran saat ini tengah menguji sistem pemungutan suara dalam pemilu.
Presiden Joko Widodo juga disorot lantaran mengaku ikut campur atau cawe-cawe di Pemilu 2024 demi kepentingan negara.
1. Ganjar konsolidasi relawan
Bakal calon presiden yang didukung PDIP Ganjar Pranowo mulai melakukan konsolidasi dengan para relawannya sepekan belakangan.
Pada Kamis (1/6) lalu, Ganjar menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar meminta kepada relawan pendukungnya ‘mengambil hati’ Gen Z.
Ganjar juga menghadiri “Deklarasi Relawan Jokowi Dukung Ganjar” di Basket Hall Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5). Ganjar menggaungkan persatuan antara partai politik dengan kelompok relawan Joko Widodo untuk mewujudkan kemenangannya di Pilpres 2024.
“Kekuatan relawan yang sangat dahsyat. Dua komponen kekuatan yang secara elektoral bergotong-royong berkolaborasi menuju satu tujuan untuk memenangkan Pilpres itu,” ujarnya.
2. Anies temui SBY
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan Jawa Timur, Kamis (1/6) lalu.
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengklaim Anies bertemu SBY untuk memberitahu kandidat cawapres yang akan mendampinginya.
“Kemarin Mas Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim delapan ke Pak SBY. Nanti ke Presiden PKS dan Habib Salim,” kata Willy seperti dikutip dari detik.com, Minggu (3/6).
Anies belum mau membocorkan ciri-ciri cawapres yang ia pilih. Ia ingin ada efek kejutan saat diumumkan nanti. Paling lambat diumumkan pada 16 Juli di Gelora Bung Karno, Jakarta.
3. Jokowi ikut cawe-cawe
Kehebohan politik Indonesia sepekan ini juga datang dari Presiden Joko Widodo. Dia mengklaim boleh cawe-cawe dalam politik demi kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, cawe-cawe yang dilakukan tak menyimpang dari konstitusi. Ia juga mengklaim langkah itu ditempuh agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
4. Uji materi sistem pemilu di MK
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi bakal mengubah pola pemungutan suara dari sistem proporsional terbuka (coblos caleg) menjadi sistem proporsional tertutup (coblos partai).
Juru Bicara MK Fajar Laksono lantas membantahnya. Dia mengatakan uji materi terhadap Pasal 168 dalam UU Pemilu belum masuk rapat permusyawaratan hakim, sehingga belum ada putusan yang dibahas.
Ketua MK Anwar Usman juga membantah isu tersebut. “Ah itu saya bilang, apa yang bocor kalau belum putus?” tutur Anwar usai perayaan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta, Kamis (1/6).
Atas ucapannya itu, Denny dilaporkan ke polisi atas. Denny diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara.
5. Hercules dukung Prabowo lagi
Rosario de Marshal alias Hercules bersama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang.
“Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo Subianto),” ucap Hercules mengutip Antara, Sabtu (3/6).
Hercules selalu mendukung Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014 lalu. Saat ini, orang yang dikenal sebagai preman Tanah Abang itu menjabat sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta sejak era Gubernur Anies Baswedan.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
