RUANGPOLITIK.COM-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto sebagaimana hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatkan Etik Kedokteran (MKEK) tidak sah.
Sebab, keputusan pemecatan tersebut dibacakan oleh oknum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sudah demisioner.
“Saya sudah pelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Setelah saya pelajari bisa kami nyatakan pemecatan ini tidak sah,” kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/03/2022).
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, pada saat muktamar, keputusan tersebut dibacarakan oleh oknum IDI yang sudah demisioner. Sedangkan kepengurusan PB IDI yang baru belum dikukuhkan.
“Kan dari majelis itu kan dieksekusi PB IDI, sementara PB IDI-nya kan sudah demisioner yang lama, PB IDI yang baru belum diangkat,” jelasnya.
Sementara itu, pemecatan dr Terawan dibacakan pada Muktamar ke-31 IDI yang digelar di Aceh. Pengukuhan kepengurusan baru pun dilakukan di perhelatan yang sama, namun di jam yang berbeda.
“Lalu kemudian oleh oknum ini dicolong di forum itu untuk memecat, gitu lho, sehingga membuat gaduh, padahal di situ bukan hak oknum itu untuk mengumumkan soal rekomendasi majelis etik kedokteran ini,” ujar Dasco.
Berita Terkait:
IDI Pecat Terawan, DPR: Baru di Indonesia Ada Dokter Profesional yang Dipecat
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu pun meminta keputusan pemecatan Terawan perlunya ada penyelidikan.
“Itu kan dicolong setelah pengurus lama demisioner dan sebelum pemilihan pengurus baru, jadi menurut saya ini perlu diselidiki oleh kepolisian karena ini sudah membuat gaduh,” tegasnya
Selain terkait pemecatan, Dasco juga mendorong agar polisi menyelidiki oknum yang memicu kegaduhan yang terjadi di Muktamar dengan salah satu pasal yang dikenakan yakni keonaran.
“Bisa dengan pasal keonaran,” ujarnya.
Dia meminta oknum yang membuat gaduh diproses hukum sehingga kejadian serupa tidak terulang dalam organisasi.
“Saya akan minta pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan proses secara hukum karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang di mana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah organisasi dilakukan oleh per orang-orang,” imbuh Dasco. (AFI)
Editor: Andre
(RuPol)
