RUANGPOLITIK.COM – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan pemerintah fokus persiapkan pemilu pada tahun 2024.
Mengenai wacana adanya penundaan, menurutnya, bukan domainnya pemerintah, karena itu urusan politik dan partai-partai.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silahkanlah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (20/3/2022).
Mengapungnya wacana penundaan pemilu tersebut, menurut Mahfud merupakan sesuatu yang lumrah dalam negara demokrasi.
“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” lanjut Mahfud.
Kebebasan berpendapat saat ini sudah terjamin, masyarakat boleh mengemukakan pendapat mereka, karena kran itu sudah terbuka sejak runtuhnya zaman orde baru.
“Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” tambahnya.
Berita terkait:
Gatot Nurmantyo Ingatkan Pemerintah Soal Penundaan Pemilu
Wacana Penundaan Pemilu, Dibuat Terencana, Terstruktur dan Masif
PPP Akhirnya Putuskan Menolak Penundaan Pemilu 2024
Saling Klaim Suara Rakyat Pada Wacana Tunda Pemilu
Sebelumnya beredar undangan dari Kemenko Polhukam kepada KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan, yang agendanya membahas penundaan pemilu.
Namun menurut Mahfud, acara tersebut dibatalkan karena bisa menjadi isu liar yang mengganggu persiapan pemilu.
“Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan Pemilu. Itu semua sudah kita batalkan, karena berpotensi menjadi isu-isu liar yang tak bertanggung jawab,” pungkasnya. (YON)
Editor: Bejo S
(RuPol)
