Pertemuan tersebut, kata dia, cuma membahas kebijakan maupun tantangan bangsa. Hasto menilai pertemuan tersebut merupakan hal wajar
RUANGPOLITIK.COM —Aktivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan enam ketua umum (Ketum) partai politik (Parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa 2 Mei 2023 belakangan mendapat sorotan.
Salah satunya Jusuf Kalla yang meminta Jokowi tak terlibat jauh dalam urusan politik Pemilu 2024.
Menanggapi sorotan tersebut, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara. Dia membantah klaim yang menyebut pertemuan enam Ketum Parpol tersebut membahas politik praktis.
“Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis,” tuturnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Senin 8 Mei 2023.
Pertemuan tersebut, kata dia, cuma membahas kebijakan maupun tantangan bangsa. Hasto menilai pertemuan tersebut merupakan hal wajar.
“Itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan contoh Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik,” kata dia.
“Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara,” kata dia.
Dia menegaskan, pertemuan tersebut tak membicarakan tentang pemenangan Pemilu 2024.
Pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol dibolehkan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi menilai, langkah Jokowi mengundang Ketum Parpol dibolehkan asal tak ada Undang-Undang yang dilanggar.
“Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja, sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,” kata dia, Senin.
“Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari, namanya saja pertemuan ketum parpol,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, dia menilai, di era sebelum Jokowi juga terjadi, jendati dalam konteks yang berbeda.
“Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan pada 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,” tutur dia menerangkan seperti dilaporkan Antara.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung posisi mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang pernah terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat masih menjabat sebagai wakil presiden.
“Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai ‘cawe-cawe’ untuk penggantinya di posisi Wapres?” katanya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
