Ganjar menyampaikan, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang didiami oleh masyarakat dengan berbagai suku, agama dan golongan. Kemudian, pada 28 Oktober 1928, masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan berbeda sepakat bersatu menjadi bangsa Indonesia
RUANGPOLITIK.COM –Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyampaikan permintaan terbuka agar agama tidak dipakai untuk tujuan politik. Dia menekankan agar jangan sampai kelompok tertentu tersakiti karena persoalan politis.
Ganjar mempersilakan para pihak yang punya kepentingan dalam konteks kontestasi politik untuk saling berdebat satu sama lain serta menawarkan gagasan kepada masyarakat. Cara tersebut lebih baik daripada memanfaatkan agama untuk berpolitik.
“Jangan menyakiti kelompok per kelompok, jangan kau bawa suku, jangan kau bawa golongan, jangan kau bawa isu agama. Buat Indonesia itu given,” ungkap Ganjar dalam acara Obrolan Malam Fristian, disiarkan BTV, dikutip Selasa (25/4/2023).
Ganjar menyampaikan, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang didiami oleh masyarakat dengan berbagai suku, agama dan golongan. Kemudian, pada 28 Oktober 1928, masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan berbeda sepakat bersatu menjadi bangsa Indonesia.
“Given, enggak ada negara seperti Indonesia. Kemudian dirumuskan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak bisa hanya bicara satu ke-Bhinneka-an, enggak. Karena harus ada persatuan Indonesia. Kan ada yang punya pikiran-pikiran lain,” kata Ganjar.
Oleh sebab itu, Ganjar menekankan pentingnya konstitusi Indonesia dijaga dari pihak-pihak yang punya pandangan lain terkait persatuan Indonesia. Hal itu agar kebahagiaan masyarakat Indonesia dapat terwujud.
“Beribadah nyaman, berbudaya nyaman, tidak disalah-salahkan dan masing-masing tidak boleh membenarkan dirinya sendiri secara inward looking, mesti forward looking. Pada saat inilah dijaga,” ucap Ganjar.
“Kalau fundamen itu sudah kuat, maka di atasnya kita mau bicara ‘pangan kita mesti berdikari’, ayo kita gerakkan. Menurut saya, itu bagian-bagian yang mesti dikawal,” imbuhnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
