RUANGPOLITIK.COM — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD meminta semua PNS atau pejabat kantor pemerintahan menunda halalbihalal hingga pekan depan.
Instruksi Mahfud tersebut sesuai rilis pengumuman terbaru perihal halal bihalal selepas Hari Raya Idulfitri 1444 H. Mahfud menyampaikannya via akun Instagram resminya, Senin (24/4/2023).
“Semua kantor pemerintah yakni kantor kementerian/lembaga non kementerian/BUMN/TNI/POLRI jika ada rencana halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal minggu kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Pada minggu pertama (24 April – 1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara halal bihalal dan semacamnya (syawalan, reunian, dll) di tempat-tempat tersebut,” tulisnya.
Menurut Mahfud, halal bihalal selepas Hari Raya Idulfitri 1444 H dapat dilaksanakan setelah rentang waktu tersebut (2 Mei 2023).
“Surat resmi akan segera dikirim ke kantor masing-masing,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik. Menurut Jokowi, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.
“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” ujarnya dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (24/04/2023).
Imbauan tersebut disampaikan menyusul data dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek.
Jokowi menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut, yaitu 53 ribu kendaraan.
Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi ASN, prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing.
Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing. “Patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” kata Jokowi.(Syf)
Editor: Syafri Ario
(Rupol)
