RUANGPOLITIK.COM— Menyusul situasi di Papua yang kembali memanas pasca ada prajurit TNI yang tewas diserang oleh KKB Papua, akhirnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meningkatkan operasi di Papua menjadi operasi siaga tempur darat untuk KKB.
“Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur. Di TNI, di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan,” kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, dalam rekaman suara yang diterima, Selasa (18/4/2023).
Yudo mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada 15 April. Ia menuturkan peningkatan status operasi ini bertujuan agar naluri tempur prajurit TNI terbangun.
Amnesty International Indonesia menyebut operasi siaga tempur darat oleh TNI untuk melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah keputusan yang keliru dan gegabah.
Keputusan ini ditentang oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, Selasa (18/4/2023).
“Keputusan atau operasi tempur melalui pengerahan pasukan TNI dalam menyikapi situasi saat ini adalah keliru dan gegabah,” kata
Usman mengatakan operasi tempur tersebut justru berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua. Menurutnya, akan ada banyak korban sipil dan anggota TNI yang berjatuhan. Selain itu, layanan dan fasilitas umum di Bumi Cendrawasih juga turut terdampak.
Ia menilai kebijakan itu telah melangkahi mekanisme undang-undang yang mensyaratkan perlu adanya keputusan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan persetujuan politik DPR sebagai keputusan politik negara.
“Tindakan Panglima bisa dianggap mendahului kajian yang tengah dilakukan oleh Lemhanas atas perintah presiden,” ujarnya.
Usman menuturkan Lemhanas perlu segera menyampaikan kepada Jokowi hasil kajian strategis tersebut beserta opsi kebijakan yang lebih baik yang dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata yang mementingkan keselamatan warga sipil termasuk pilot Susi Air yang tengah disandera oleh KKB.
“Pemerintah Indonesia kalau melakukan operasi tempur dalam situasi saat ini akan semakin tidak bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia,” ucapnya.
“Indonesia bisa masuk ke dalam lumpur diplomatik internasional yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional termasuk kepemimpinan Indonesia saat ini di Asean,” tukasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
