Dalam rapat tersebut, Ihsan mempertanyakan curhatan para pegawai IKN yang mengaku belum dibayar selama berbulan-bulan
RUANGPOLITIK.COM — Masyarakat sempat dibuat heboh dengan kabar banyak pegawai yang bekerja di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) belum terima gaji selama berbulan-bulan.
Keterlambatan gajian ini dikemukakan oleh Anggota DPR RI Ihsan Yunus dalam rapat di Komisi II DPR.
Menurut Ihsan, banyak pegawai IKN yang kesulitan dalam hal keuangan. Terutama saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2023 ini.
Dalam rapat tersebut, Ihsan mempertanyakan curhatan para pegawai IKN yang mengaku belum dibayar selama berbulan-bulan. Dia juga mendesak pemerintah segera melakukan kewajibannya dan memberikan gaji.
“Apalagi bulan puasa begini, mau Lebaran nggak ada gajian. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadhan,” kata Ihsan.
Protes ini pun ditanggapi Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat di Komisi II DPR pada Senin, 3 April 2023. Menurut Bambang, pihaknya masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon 1 dan turunannya.
Pihak Kemenkopolhukam disebut masih memproses perpres tersebut. Selanjutnya akan diajukan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melihat kinerja pegawai di OIKN yang tetap mau bekerja meski belum digaji langsung mendapat pujian. Bahkan dia berusaha agar proses penggajian bisa dipercepat.
Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut draft peraturan presiden (perpres) soal pembayaran gaji pegawai IKN mulai dari pejabat eselon I ke bawah sudah selesai, dan tinggal diproses. Mahfud berharap para pegawai tak perlu khawatir terkait hal tersebut.
“Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses,” kata Mahfud MD pada Selasa, 4 April 2023.
Target pembangunan OIKN tahap pertama selesai tahun 2024
Pembangunan di OIKN pun sampai saat ini masih terus dilakukan. Adapun pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai pada tahun 2024 mendatang.
Menurut Wakil OIKN Dhony Rahajoe, target pembangunan tahap pertama yakni IKN seluas 1.700 hektare. Pembangunan ini meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatur sipil negara (ASN), fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang seluas 6.617 hektare dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP). Namun wilayah yang bisa dibangun diperkirakan hanya 3.000 hektare, yang kemudian akan dikerucutkan menjadi 1.800 hektare.
“Totalnya tidak sampai 3.000, jadi 1.800 hektare. 65 persen kan temanya smart, sustainable forest city, jadi akan lebih banyak hutan dari pada urban area,” kata Dhony.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
