RUANGPOLITIK.COM — PKS menyoroti harta kekayaan pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy yang keluarganya kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. PKS menilai nominal harta kekayaan yang dilaporkan Massdes tak masuk akal.
“Nggak masuk akal lah ya, seorang ASN yang laporan harta kekayaannya Rp 1,8 miliar, tapi tas istrinya seharga Rp 1,5 miliar,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli saat dihubungi, Sabtu (1/4/2023).
Sebelumnya diketahui jika Pemprov DKI telah memeriksa Massdes Arouffy buntut istri dan anaknya viral menunjukkan gaya hidup mewah.
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah memeriksa Massdes.
Taufik mendesak agar Massdes memberikan penjelasan mengenai harta kekayaannya di hadapan publik. Menurutnya, Massdes mesti menerangkan apakah keluarganya memiliki sumber penghasilan lain sehingga bisa menerapkan gaya hidup mewah.
“Pak Masdes harus menjelaskan kepada publik mengapa istrinya punya tas mahal? Apakah harta istrinya terpisah dari harta suami? Dan kemudian istrinya punya usaha atau dapat warisan yang gede banget gitu,” jelasnya.
Sebagai PNS, Massdes memiliki hak jawab untuk menjelaskan persoalan yang sedang terjadi. Taufik mendesak agar Pemprov DKI selaku atasan Massdes memberikan sanksi jika penjelasannya bertolak belakang dengan fakta yang ada.
“Pak Massdes punya hak jawab untuk membersihkan namanya dan nama Korps ASN Pemda DKI Jakarta. Kalau jawabannya tidak bisa diterima maka harus ada sanksi dari atasannya,” ujarnya.
“Kalau ada dugaan korupsi atau gratifikasi harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Belum tentu dicopot sih. Tergantung besarnya kesalahan. Mungkin dimutasi saja kalau kesalahannya dianggap ringan,” sambungnya.
Taufik juga mewanti-wanti agar para aparatur sipil negara (ASN) tak memamerkan harta kekayaannya. Sebagai abdi negara, Taufik memandang para ASN mesti berhati-hati dalam bertindak.
“Kalau mau jadi orang kaya dan Flexing-flexing. Jadilah pengusaha. Tapi itu juga harus banting tulang dulu dan mesti pakai cara yg halalan thoyyiban,” tegasnya.
“ASN adalah abdi negara yang digaji dari APBN atau APBD yaitu uang rakyat. Jadi konsekuensinya ASN harus berhati-hati dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tanggung jawabnya besar kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tukasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
