Hal tersebut disampaikan oleh Daniel usai menghadiri acara diskusi bertajuk ‘Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah?’ yang diselenggarakan oleh Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani)
RUANGPOLITIK.COM —Jelang Pemilu 2024, politik identitas yang digunakan kelompok tertentu kini menjadi sorotan. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas yang bisa memecah belah bangsa.
“Selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebhinekaan, saya rasa sah-sah saja. Yang harus kita hindari adalah politik identitas yang memecah belah,” kata Daniel, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Hal tersebut disampaikan oleh Daniel usai menghadiri acara diskusi bertajuk ‘Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah?’ yang diselenggarakan oleh Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani).
Menurutnya, ada dua politik identitas yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, yakni PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), serta telah menjaga kebinekaan dan persaudaraan antara anak bangsa.
Dalam kesempatan itu, Daniel mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Anggota Komisi IV DPR RI itu pun mengingatkan bahwa penting bagi masyarakat memiliki kesadaran untuk menjadi kekuatan perekat meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.
“Kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elite politik senang-senang saja,” tuturnya.
Hal serupa juga diutarakan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tommy Kurniawan. Menurutnya, politik identitas harus dihapuskan karena berpotensi memecah belah bangsa.
“Politik yang identitas, politik pecah belah, dan juga yang tidak bermanfaat yang bikin ilfeel generasi Z, saya kira harus dihilangkan. Jadi (seharusnya) bagaimana memperbanyak pemikiran, ide dan juga gagasan untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Tommy.
Berdasarkan hasil survei dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2022 disebutkan bahwa generasi Z dan milenial dengan rentang usia antara 17-39 tahun akan mendominasi Pemilu 2024 di angka 60 persen.
Menurut Tommy, generasi Z cenderung memandang sosok yang visioner dan hebat dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Oleh karena itu, dia berharap agar visi-misi serta ide yang membangun Indonesia yang dikedepankan.
“Saya kira kalau mereka (generasi Z) tertarik dengan ide dan konsep itu. Apalagi (kalau) related dengan generasi Z, saya yakin pasti mereka akan berpartisipasi karena mereka berkepentingan untuk mengubah nasib dan juga masa depan mereka di kemudian hari,” katanya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
