RUANGPOLITIK.COM — Partai politik ataupun rakyat Indonesia punya pengalaman pemilu proporsional tertutup, terbuka, maupun semi tertutup. Yakni pengalaman pemilu proporsional tutup pada 1999 silam.
Kemudian semi proporsional tertutup pada pemilu 2004, pemilu proporsional terbuka pada 2019 hingga 2019. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HAM Nurdin Halid.
Ia menyatakan sistem pemilu proporsional tertutup belum tepat diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang.
Ia mengingatkan, ada 8 ketua umum partai dari total 9 parpol parlemen menyatakan menolak pemilu sistem proporsional tertutup.
“Situasi sekarang sangat berbahaya tertutup untuk sistem proporsional tertutup. Karena ada 8 parpol dari 9 parpol parlemen sepakat sistem proporsional terbuka. Kalau dihitung, elektoral dari 8 parpol ini tidak kurang 150 juta pemilih. Ini bisa bangkit menentang dan membuat situasi negara tidak kondusif,” kata Nurdin Halid, Rabu (1/3/2023).
Nurdin menilai, sistem pemilu di Indonesia memang perlu dievaluasi, tapi bukan di 2024 melainkan di 2029.
“Pemilu 2024 harusnya tidak diutak atik karena 8 parpol sepakat proporsional terbuka.
Memilih gambar itu berbeda dengan memilih orang, strategi pemenangannya berbeda. Oleh karena itu riskan dari sisi stabilitas kalau diberlakukan sekarang,” ujar Nurdin Halid.
“Kalau Pemilu 2029 memungkinkan karena ada persiapan panjang baik partai maupun rakyat,” jelasnya.
Nurdin Halid menilai, satu tahun tidak memungkinkan untuk pemberlakukan pemilu sistem proporsional tertutup.
“Oleh karena itu, rakyat dan partai punya pengalaman dengan tiga sistem pemilu. Namun Pemilu 2024 momentumnya tidak tepat untuk sistem pemilu proporsional tertutup. Kalau 2029 boleh boleh saja,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
