RUANGPOLITIK.COM-Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah tuduhan pemerintah gerakan elit parpol tertentu dalam isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang ramai belakangan ini.
Faldo menegaskan istana tak berkepentingan apalagi mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan yang kontra produktif diluar tugas-tugas negara yang sangat padat.
“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” ujar Faldo dalam keterangan tertulis kepada RuPol, Senin (28/2/2022).
Faldo menambahkan pihaknya tak sedikit pun ikut campur terkait penundaan pemilu. Bahkan dirinya menggaris bawahi bahwa pemerintah untuk tidak diseret-seret dalam wacana itu.
“Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret,” ucap dia.
Mantan imses Prabowo itu menerangkan pemerintah memiliki tugas penting menjalankan agenda yang sudah ditetapkan. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” terangnya.
Faldo mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian yang besar dibandingkan wacana penundaan pemilu. Persoalan energi terbarukan sampai perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur menyita pikirannya.
“Selain itu fokus kepada pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan,” tambahnya.
Berita terkait:
Wacana Tunda Pemilu 2024, KSP: Sikap Presiden Jokowi Konsisten
PKP Nilai Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Realistis
Pengamat Politik Qodari Beberkan Alasan Dukung Wacana Jokowi 3 Periode
Wacana Tunda Pemilu, Masinton: Ibu Mega Pegang Prinsip
Isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden selalu menuai kontroversi di masyarakat. Namun, Presiden Jokowi berulang kali menegaskan tak berniat menjadi presiden tiga periode.
Pasalnya, Jokowi tak ingin melanggar konstitusi dan UUD 1945 yang ditetapkan bahwa jabatan presiden hanya berlangsung selama 2 periode.
Seperti diketahui, polemik bermula usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu pelaku UMKM, pengusaha dan ekonom dari berbagai perbankan mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda di ruang Nusantara III, DPR RI, Jakarta.
Keponakan Gusdur itu menyebut pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang dinilainya membaik di tahun tersebut.
Setidaknya, usulan Cak Imin tersebut mendapat angin segar dari ketua umum partai koalisi pemerintah. Partai Golkar dan PAN dalam suatu kesempatan memberikan dukungan atas usulan itu. Sementara Partai Demokrat, NasDem, PKS dan PDIP justru menolaknya.
Sedangkan PPP berjanji masih mengkaji ulang meski diakui pemilu 2024 menelan biaya yang sangat mahal dan Gerindra belum menyatakan sikap. (Tyo)
Editor: Setiono
(RuPol)
