RUANGPOLITIK.COM— Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan pendalaman perkara kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G. Mereka menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana pada kasus tersebut.
“Sudah dari awal kita gandeng PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangannya,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi kepada wartawan di Halaman Gedung Bundar Kejagung, Selasa (14/2/2023).
Menurut Jaksa Agung Kuntadi menyebut nilai kontrak pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) ini sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan kerugian negaranya, kata Kuntadi, ditaksir mencapai Rp 1 triliun.
“Rp 10 triliun itu nilai kontrak, kerugiannya mungkin sekitar Rp 1 triliun,” ujarnya.
Selain itu, Kuntadi juga menyebutkan Kejagung tengah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi tersebut. Karena itu, dia mengataka, belum dapat memberitahu terkait jumlah kerugian yang dialami negara.
“Terkait dengan kerugian saat ini masih kita koordinasikan dengan BPKP untuk proses penghitungan, mengenai estimasinya masih nantilah kalau sudah pasti,” katanya.
Kuntadi juga menuturkan, pihaknya telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap beberapa rekening yang terbukti terlibat menerima aliran dana. Selain itu, lanjutnya, Kejagung juga melakukan penggeledahan terhadap dua perusahaan.
“Rekening diblokir ada beberapa,” ucapnya.
“Terkait dengan penggeledahan, hari ini kita melakukan dua kegiatan penggeledahan. Satu di kantor PT Solitech Media Sinergy, dan yang kedua kantor Paradita infra Nusantara,” sambungnya.
Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Kominfo membangun infrastruktur 4200 site BTS.
Kini total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 5 orang tersangka, yaitu:
1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,
2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,
3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020,
4. MA selaku Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.
Selain mengusut kasus korupsinya, Kejagung mengusut dugaan kasus pencucian uang yang berasal dari pidana asal terkait kasus tersebut.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
