Perubahan status tersebut dilakukan dari semula tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi administrasi, administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan pada kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022
RUANGPOLITIK.COM —Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 pada Rabu, 8 Februari 2023.
Dalam sidang ini total ada 10 orang teradu mulai dari anggota KPU RI Idham Holik hingga KPUD Provinsi Sulawesi Utara.
Sembilan dari sepuluh teradu yakni KPUD Sulawesi Utara diduga mengubah status partai politik diantaranya Partai Gelora, Partai Garuda, PKN, dan Partai Buruh.
Perubahan status tersebut dilakukan dari semula tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi administrasi, administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan pada kurun waktu 7 November hingga 10 Desember 2022.
Sementara itu satu teradu lainnya yakni anggota KPU RI Idham Holik diduga memberikan ancaman secara terbuka kepada KPU se-Indonesia saat menghadiri acara konsolidasi nasional di Convention Hall Beach City Entertainment Center (BCEC), Ancol, Jakarta Utara pada 2 Desember 2022.
“Teradu atau terlapor 10 atas nama Idham Holik anggota KPU RI Ketua pada divisi teknis pada penyelenggaraan pemilu diduga memberikan ancaman secara terbuka kepada para peserta konsolidasi KPU se- Indonesia,” ujar Kuasa hukum pengadu Fadli Ramdhanil saat membacakan pokok-pokok aduan dalam persidangan.
Menurutnya Idham mengatakan pada konsolidasi nasional KPU se-Indonesia untuk tegak lurus dan tidak boleh melakukan pelanggaran atau akan dimasukkan ke rumah sakit.
“Perintah yang dimaksud teradu 10 (Idham) diduga berkaitan dengan perintah KPU secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kab/kota terkait pelaksanaan verifikasi faktual yang sedang dijalankan oleh KPU RI,” ucapnya.
“Tindakan ini diduga bertentangan dengan prinsip integritas penyelenggaraan pemilu dan prinsip profesionalitas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur didalam peraturan DKPP,” katanya.
