RUANGPOLITIK.COM — Partai Golkar menjadi salah satu partai yang menolak sistem coblos partai atau sistem proporsional tertutup. Golkar mengatakan hak rakyat harus tetap diberikan melalui sistem coblos caleg atau sistem proporsional terbuka.
“Kita ingin hak rakyat tetap diberikan untuk memilih wakil rakyatnya secara langsung,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Rabu (8/2/2023).
Menurut Ace, sistem coblos caleg digunakan untuk menghindari potensi memiliki wakil rakyat yang tidak sesuai. Dia mengatakan harus memberikan kesempatan ke rakyat untuk memilih langsung calon wakilnya.
“Justru untuk menghindari adanya potensi adanya beli kucing dalam karung, kita memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih langsung calon legislatif yang dicalonkan partai politik,” kata dia.
“Partai Golkar berharap MK memutuskan tetap dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem ini masih sangat tepat diterapkan saat ini,” sambungnya.
Untuk diketahui, sidang uji materi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu sistem proporsional terbuka dilanjutkan besok. Agenda sidang yakni mendengarkan keterangan pihak terkait KPU dan beberapa pihak terkait.
Berdasarkan situs resmi mkri.id, jadwal sidang lanjutan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 digelar Kamis (9/2/2023) pukul 10.00 WIB di Lantai II, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dalam jadwal tersebut tertulis agenda sidang yakni mendengarkan keterangan terkait KPU, yakni Fathurrahman, Salotha Febiola dkk, Asnawi.
Partai Golkar termasuk menginisiasi penolakan terhadap diberlakukannya kembali sistem pemilu Indonesia proporsional tertutup. Bersama dengan 7 partai lainnya, kemarin Partai Golkar menegaskan penolakan terhadap sistem tersebut. Golkar menegaskan komitmennya, untuk tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti sekarang ini. Berbeda dengan PDIP, yang setuju proporsional tertutup. Perbedaan padangan ini, membuat kedua partai besar ini saling berhadapan.
“Partai Golkar kan dari dulu memang selalu menjadi pesaing PDIP. Kalau sekarang Airlangga dengan Golkar bergabung dengan partai lain menolak proporsional tertutup, tentu Golkar punya harga diri. Golkar kan partai besar, Golkar ingin punya muruah sendiri dan tak ingin menjadi follower PDIP,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin. .
Dalam sejarah pemilu, menurut dia Golkar sudah terbiasa berhadapan karena berbeda pilihan politik dengan PDIP. Hingga Golkar bisa menjadi partai terbanyak kedua mendapat kursi di parlemen di bawah PDIP. Kali ini, soal sistem pemilu, Golkar dan PDIP berbeda kembali. Golkar dan 7 partai lainnya setuju tetap terbuka, sementara PDIP mengusulkan tertutup.
“Golkar punya pengalaman terkait dengan persoalan pemilu, kalau Golkar menolak proporsional terutup itu artinya Golkar berpandangan jauh bersama-sama partai lain ingin menjaga klutur demokasi yang sehat,” kata Ujang. Ujang beranggapan, proporsional terbuka dimana rakyat memilih langsung wakilnya di parlemen, harus didukung,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
