RUANGPOLITIK.COM— Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu bersama jajaran anggora Dewan Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dewan Pers menyampaikan aktivitas terkait tiga program besar yang meliputi pendataan, pengaduan, dan peningkatan kapasitas wartawan atau pendidikan.
“Terkait tiga hal itu, kami menyampaikan memang masih begitu banyak tantangannya. Satu, pengaduan itu cukup tinggi angkanya sampai hari ini. Per tahun, di 2022 kemarin, kurang lebih 690 dan kami Dewan Pers bisa menyelesaikan 97 persen,” kata Ninik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Ninik mengatakan pengaduan tak hanya meningkat dari segi jumlah tapi juga substansi pengaduan semakin beragam. Menurut Ninik, peningkatan pengaduan itu bisa berarti dua hal.
“Itu menandakan masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan. Kedua bisa jadi nilai pemberitaan semakin menurun karena tidak diikuti kredibilitas yang baik, terutama pada perspektif pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman, dan lain-lain,” ujar Ninik.
Dalam pertemuan itu, Jokowi juga berbicara mengenai pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab. Jurnalis diminta untuk mematuhi kode etik dan pedoman yang berlaku.
“Catatan yang saya kira perlu di-highlight oleh teman-teman media bahwa Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi pers yang bertanggung jawab. Pers yang bertanggung jawab seperti apa? Ya tentu teman-teman media lebih tahulah ya, ya harus menggunakan etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki. Wartawannya juga harus ikut kompetensi supaya memiliki kapasitas di dalam pemberitaan,” ucap Ninik menyampaikan pesan penting dari pertemuan Jokowi.
Selain itu, Ninik menyampaikan, Jokowi berencana hadir dalam acara puncak Hari Pers Nasional 2023. Dewan Pers menyampaikan terima kasih atas rencana kehadiran Jokowi.
“Kita mengucapkan terima kasih karena Bapak Presiden tadi menyampaikan akan hadir di puncak acara Hari Pers Nasional,” ujar Ninik.
Ninik menjelaskan, peringatan Hari Pers Nasional bakal diisi dengan kegiatan diskusi. Selain itu, Dewan Pers bakal menandatangani sejumlah kesepakatan dengan beberapa lembaga.
“Kita juga ada penandatanganan MoU antara KPI, KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers karena ini memang menyangkut penyelenggaraan Pemilu ya sehingga pra, selama, dan pasca pasti banyak lah konflik pemberitaan yang kita harus melakukan penyelesaian dengan pendekatan jurnalis,” ucap Ninik.
Tak hanya itu, banyak pengaduan yang masuk ke Dewan Pers tahun 2022 berjumlah 690.
“Pengaduan itu cukup tinggi angkanya sampai dengan hari ini. Per tahun, di 2022 kemarin kurang lebih 690 (pengaduan) dan kami Dewan Pers bisa menyelesaikan sampai 97 persen,” kata Ninik Rahayu usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2/2023).
Dia mengatakan, substansi pengaduan terhadap pemberitaan sangat beragam. Hal ini, kata Ninik, menandakan bahwa masyarakat semakin kritis dan kualitas pemberitaan menurun karena tak diikuti dengan kredibilitas yang baik.
“Terutama pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman dan yang lainnya,” pungkasnya.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)
