Terkait aspek politik itu, pengamat politik Jerry Massie berpendapat, para menteri dari Partai NasDem kemungkinan terlempar dari kabinet. Hal ini mengingat dukungan yang diberikan Partai NasDem untuk Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2023
RUANGPOLITIK.COM —Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju kian menguat pada hari ini, 1 Februari 2023. Hari ini bertepatan dengan Rabu Pon dalam kalender Jawa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) biasanya mengeluarkan kebijakan penting pada Rabu Pon.
Sebelumnya, Jokowi kembali menyinggung ihwal reshuffle kabinet usai menghadiri hari ulang tahun ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa, 31 Januari 2023. Jokowi mengatakan, politik termasuk aspek yang menentukan dalam keputusan reshuffle kabinet.
“Secara khusus pasti ada yang kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa, toh, ada koreksi dari setiap perjalanan,” ujar Jokowi. “Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada, tapi itu bukan yang utama,” ujarnya lagi.
Terkait aspek politik itu, pengamat politik Jerry Massie berpendapat, para menteri dari Partai NasDem kemungkinan terlempar dari kabinet. Hal ini mengingat dukungan yang diberikan Partai NasDem untuk Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2023.
Direktur Political and Poblic Policy Studies (P3S) itu meyakini kuatnya posisi Partai NasDem bakal terancam, tak lain juga berkat dorongan dari koalisi pendukung. “Tak ada kawan yang abadi,” sebutnya.
Apalagi, lanjut Jerry, Partai NasDem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya 2024.
“Kalau NasDem dukung Prabowo Subianto, barangkali masih aman menteri mereka di kabinet,” ujarnya.
Namun, bagi Jerry, keterkaitan aspek politis dalam reshuffle kabinet menjadi hal yang lumrah. Dia mengungkapkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun pernah 11 kali melakukan reshuffle di periode lertama dan sembilan kali di periode ke-2.
“Sedangkan Jokowi baru 7 kali bongkar kabinetnya masih kalah dengan Gus Dur yang melakukan reshuffle sebanyak 13 kali,” sebutnya.
Menurut Jerry, seharusnya Jokowi juga bisa mempertimbangkan perombakan kabinet atas dasar kinerja para menteri. Dia menyebutkan ada beberapa menteri yang perlu diberikan rapor merah.
“Saya kira menteri-menteri seperti Sri Mulyani layak di copot lantaran utang kita sudah tembus Rp7.700 triliun, Mendag Zulkifli Hasan, Menteri Erick Thohir, Menteri Pendidikan Nadien Makarim,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia berharap Istana dapat menggantikan dengan nama-nama menteti yang punya based competence atau kompetensi dan experiance, skill and expert atau pengalaman, kemampuan dan keahlian) di bidang yang diperlukan.
“Bukan hanya comot sana-sini. Paling utama menteri harus mereka yang right man bukan wrong man serta punya prestasi,” sebutnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
