Bagi Muhaimin, anggaran besar gubernur bisa dialihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia
RUANGPOLITIK.COM —Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengusulkan jabatan setingkat gubernur dihapuskan. Menurutnya, penghapusan jabatan gubernur bermanfaat untuk efisiensi anggaran.
Menurut Muhaimin Iskandar yang juga merupakan Wakil Ketua DPR itu, peran gubernur tidak begitu krusial selama ini. Dia menganggap gubernur hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Gubernur ngumpulin bupati atau wali kota sudah tidak didengar, karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah sama dengan (pemerintah) pusat,” ujar Muhaimin Iskandar pada Selasa, 31 Januari 2023, kepada awak media.
“Lebih baik dipanggil menteri daripada dipanggil gubernur. Itu alasannya. Sehingga, tidak efektif jabatan gubernur ini,” imbuhnya.
Muhaimin menilai, penghapusan jabatan gubernur bisa menciptakan penghematan anggaran besar-besaran.
“Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, terjadi penumpukan di situ,” ujarnya.
Bagi Muhaimin, anggaran besar gubernur bisa dialihkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Lebih baik anggarannya untuk meningkatkan SDM saja. Ndak usah dipakai untuk yang lain-lain,” ujarnya menambahkan.
Muhaimin menyarankan agar jabatan gubernur diganti dengan jabatan setara direktur jenderal atau direktur kementerian.
“Jabatan gubernur sifatnya administrator. Kalau begitu, tidak usah dipilih langsung. Jabatan itu diisi sekaliber dirjen atau direktur kementerian, sehingga efisien,” ujarnya.
Muhaimin berharap Pemilu Serentak 2024 menjadi momentum dihapuskannya pilkada untuk gubernur. “Momentum mengakhiri di Pemilu 2024. Presiden keluarkan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), DPR RI keluarkan Undang-Undang,” ujarnya.
Dukungan Pakar Hukum
Dr. Johanes Tuba Helan selaku pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) mendukung usulan penghapusan jabatan gubernur itu. Dia menilai, usulan Cak Imin bermanfaat besar bagi efisiensi anggaran negara.
“Menurut saya, gagasan peniadaan gubernur ini jika terwujud, maka akan ada penghematan anggaran negara yang sangat besar,” ujar Tuba Helan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.
Hanya saja, usulan itu juga akan memiliki konsekuensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. DPRD tingkat provinis dapat ditiadakan juga, kemudian digantikan orang-orang ahli di bidang sektoral yang dapat membina pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Untuk mewujudkannya perlu didiskusikan berbagai pihak secara lebih intensif,” ujarnya.
Editor: B. J Pasaribu
(RuPol)
